Politikus PDIP Kapitra Ampera Minta Ijtima GNPF Ulama II Dibatalkan

Sabtu, 15 September 2018 - 18:55:00 WIB

Kapitra Ampera (tengah). (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id – Ijtima Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama II rencananya akan digelar pada Minggu (16/9/2018) besok. Politikus PDI Perjuangan, Kapitra Ampera, meminta pertemuan itu dibatalkan jika isi rekomendasinya tidak mengindahkan rekomendasi Ijtima GNPF Ulama I dan malah bermuatan politik praktis.

Dari informasi yang diperoleh Kapitra, Ijtima GNPF Ulama II akan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno di Pilpres 2019. “Saya minta batalkan Ijtima Ulama II kalau cuma mau dukung Prabowo–Sandi dengan kontrak politik. Antum pasti kecewa,” kata Kapitra di Jakarta, Sabtu.

Trump Akui AS Berupaya Rebut Minyak dan Tanah dari Venezuela

Menurut dia, jika GNPF Ulama berkomitmen pada isi rekomendasi ijtima sebelumnya, yang menjadi capres atau cawapres mestinya berasal dari kalangan ulama. Namun yang terjadi justru Sandiaga Uno dijadikan bakal cawapres mendampingi Prabowo. Padahal, kata Kapitra, Sandi adalah pengusaha dan politisi.

“Ijtima Ulama I merekomendasi cawapresnya Prabowo dari ulama. Tapi ini diabaikan, ijtima dikhianati. Nama Sandi tidak masuk dalam rekomendasi itu. Kalau Ijtima Ulama II cuma bela Prabowo dan Sandi, berarti kita cuma terpolarisasi untuk kepentingan politik tertentu. Kembali ke Ijtima Ulama I, bahwa ulama harus jadi wapres,” ujar Kapitra.

Dia pun heran dengan keputusan Ijtima GNPF Ulama II yang kabarnya akan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Sandi. Sementara, Joko Widodo (Jokowi) yang menggandeng ulama KH Ma'ruf Amin sebagai cawapres malah tidak didukung. “Ada yang memilih ulama sebagai wapresnya tapi malah di-bully. Logikanya terbalik,” kata lelaki yang menekuni profesi pengacara itu.

GNPF Ulama akan menggelar Ijtima Ulama Jilid II di Jakarta, Minggu (16/9/2018) ini. Ijtima tersebut bertujuan menentukan sikap dan arah dukungan para ulama dalam Pilpres 2019. Dalam acara itu, rencananya akan dihadiri 1.000 ulama dan sejumlah tokoh nasional.