Polri Buat Peta Kerawanan hingga Monitoring Medsos untuk Amankan Pemilu 2024

JAKARTA, iNews.id - Polri menyiapkan strategi dalam menjaga keamanan tahapan Pemilu 2024. Mulai dari pemetaan kerawanan pemilu hingga pemantauan media sosial (medsos).

"Wahyu mengatakan bahwa yang pertama dilakukan adalah pemetaan potensi gangguan kamtibmas pada setiap tahapan pemilu. Kedua, melakukan IPKP (Indeks Potensi Kerawanan Pemilu) 2024," kata Kabaintelkam Polri Komjen Pol Wahyu Widada di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Siapa Elias Garzon Delvaux? Remaja Fedora yang Viral dalam Insiden Perampokan Museum Louvre

Menurut Wahyu, pendekatan Polri dalam pembuatan IPKP mungkin agak berbeda dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di mana pendekatan yang dilakukan adalah untuk melihat bagaimana potensi gangguan kamtibmas akan muncul.

"Dengan demikian, kita dapat memberikan masukan kepada pimpinan untuk menyusun rencana operasi kepolisian yang dapat menjaga kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024," katanya.

Hadapi Pemilu 2024, DPW Perindo Jatim Minta Bacaleg Intens Komunikasi dengan Pengurus

Wahyu menjelaskan bahwa berdasarkan pemetaan IPKP pada Februari 2023, daerah rawan gangguan terletak di Jawa Timur (Jatim) dan Papua. Namun, situasinya masih dinamis dan dapat terus berubah.

"Tapi ini sifatnya dinamis dan dapat berubah. Kami memiliki beberapa alat ukur yang kami gunakan, yang juga digunakan pada tahun 2019 untuk mengukur potensi kerawanan. Pada tahap 2, Februari 2023, terdapat 2 provinsi yang termasuk dalam kategori rawan, yaitu Maluku Utara dan Papua Barat, dan ada provinsi yang termasuk dalam kategori sangat rawan, yaitu Jatim dan Papua," katanya.

"Kami belum melaksanakan tahap ketiga, akan dilakukan pada Oktober 2023," tambah Wahyu.

Selain itu, Wahyu juga menyatakan bahwa Polri bekerja sama dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam rangka menjaga situasi tetap kondusif.

"Kami melakukan cooling system dengan melibatkan semua tokoh masyarakat, agama, dan adat untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang lancar dan damai. Hal ini dilakukan guna menjalankan operasi dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif," katanya.

Selanjutnya, kata Wahyu, Polri juga bekerja sama dengan penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, dalam melakukan pemantauan terhadap medsos terkait berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian.

"Kami juga melakukan pemantauan medsos terkait isu-isu hoaks, ujaran kebencian, dan lain-lain, serta melakukan deteksi aksi intelijen sebagai bentuk antisipasi untuk mengurangi penyebaran isu. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi polarisasi masyarakat," tutur Wahyu.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq