Polri Ungkap 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban dalam Sepekan
JAKARTA, iNews.id – Polri mengungkap 207 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kurun waktu sepekan, yakni 13–19 November 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak 238 tersangka diamankan dan 510 orang teridentifikasi sebagai korban.
Salah satu modus yang ditemukan adalah perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia. Pengungkapan ratusan kasus tersebut dilakukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama Polda dan Polres jajaran melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).
Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, khususnya penguatan penegakan hukum terhadap TPPO dengan mengedepankan pendekatan humanis.
"Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas serta dalam segala aspek kehidupan," ujar Erdi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengungkapkan, dari total 510 korban, sebanyak 448 orang merupakan korban dewasa dan 62 lainnya anak-anak. Berdasarkan komposisinya, 50 persen merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.

"Setiap langkah penindakan dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas serta pelindungan terhadap saksi dan korban," ujar Nurul.
Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka memiliki beragam peran dalam jaringan perdagangan orang. Mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal, hingga mucikari.
Polri juga terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk pengendali jaringan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik perdagangan orang.
Adapun modus operandi yang ditemukan selama pelaksanaan KRYD didominasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sebesar 42 persen dan eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen.
Modus lainnya meliputi eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan sebagai tentara bayaran.
Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan, perkara perekrutan tentara bayaran yang sejauh ini ditangani Polri berkaitan dengan keberangkatan WNI ke Rusia.
Para korban berasal dari sejumlah daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara. Sementara itu, informasi mengenai keberangkatan WNI ke Ukraina masih memerlukan pendalaman karena belum termasuk perkara yang secara resmi ditangani dalam data tersebut.
Selain penegakan hukum, Polri juga mengintensifkan upaya pencegahan melalui program Rise and Speak. Selama periode 13–19 November 2026, tercatat sebanyak 279 kegiatan edukasi telah dilaksanakan dengan total 47.550 peserta dari berbagai kelompok masyarakat. Kegiatan tersebut menyasar perempuan, anak, pencari kerja, serta masyarakat di wilayah yang memiliki potensi kerawanan TPPO.
Dalam aspek perlindungan korban, Polri bersama instansi terkait juga telah memulangkan 84 korban selama periode tersebut. Penanganan dilanjutkan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI/Kementerian P2MI sesuai kewenangannya.
Upaya perlindungan tersebut mencakup penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.
"Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat," jelas Nurul.
Dalam kesempatan tersebut, Nurul juga menyampaikan perkembangan penanganan kasus Almisri. Polri melalui Dittipid PPA-PPO Bareskrim terus berkomunikasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk berkoordinasi dengan Interpol setelah diterbitkannya Red Notice. Upaya pencarian informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan masih terus dilakukan.
Sementara itu, terkait perkara yang melibatkan Bupati Kupang, penanganannya dilakukan Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri selaku pembina fungsi terus memberikan asistensi sejak awal penanganan perkara.
Nurul sekaligus membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya perdamaian dalam perkara tersebut.
"Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional," tegasnya.
Sementara itu, Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan bahwa data korban anak yang disampaikan merupakan kompilasi penanganan perkara dari seluruh Indonesia. Pihaknya masih melakukan pengecekan kepada masing-masing Polda untuk memastikan perkembangan dan kondisi terkini para korban.
Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan dan prosedur pemberangkatan. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan dokumen pribadi atau paspor kepada pihak yang tidak berwenang.
Melalui pelaksanaan KRYD tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memutus jaringan perdagangan orang melalui penegakan hukum serta memperkuat perlindungan terhadap masyarakat. Pemberantasan TPPO tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang berhasil diamankan, tetapi juga dari keberhasilan menyelamatkan korban, memutus jaringan kejahatan, dan mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang.
Editor: Adhenda Madarina Idzni