PPP Berharap Kadernya Jadi Wakil Menteri Agama Fachrul Razi

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan nama-nama wakil menteri (wamen) di Kabinet Indonesia Maju. Para wamen tersebut, berasal dari kalangan profesional dan anggota partai politik.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Arsul Sani berharap salah satu kader partainya dapat menjadi wamen. Satu posisi wamen yang diincar PPP adalah wakil menteri agama (menag).

Sedang Perang Melawan Rusia, 200.000 Tentara Ukraina Malah Kabur

"Kalau teman-teman di PPP kemudian mengatakan kok cuma dapat satu menteri, saya katakan kita mohon lagi, minta lagi kepada Presiden Jokowi, kalau ada posisi wakil menteri, ya PPP dibagi," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/10/2019).

Arsul mengatakan, PPP tidak mengincar posisi wakil menteri agama karena ingin keluar dari pakem tradisional. Namun dirinya tidak menutup mata kalau ada kader partainya yang berharap posisi di Kemenag.

PPP Sebut Enam Kementerian di Kabinet Indonesia Maju Butuh Jabatan Wakil Menteri

PPP, menurut dia, akan sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi jika berbaik hari memberikan kader PPP posisi wamenag. "Kalau tidak dikasih ya tidak perlu 'mutung' (ngambek), tidak perlu marah-marah lalu mengancam cabut dukungan Jokowi," ujarnya.

Arsul mengatakan, PPP memiliki kader-kader yang mumpuni untuk menempati posisi wakil menteri atau kepala badan. Namun, dia memastikan, keputusan tersebt merupakan hak prerogatif presiden untuk menunjuk.

Dia mencontohkan kader PPP yang mumpuni seperti Zainut Tauhid. Dia berpengalaman menjadi anggota DPR RI tiga periode, wakil ketua umum MUI dan ketika masih muda pernah menjadi Ketua Umum IPNU.

"Lalu ada Ermalina, di periode lalu menjadi Wakil Ketua Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan," katanya.

Selain itu, Arsul mengatakan, PPP menyadari posisi jabatan di Kabinet Indonesia Maju terbatas karena berdasarkan UU tentang Kementerian Negara membatasi presiden hanya memiliki maksimal 34 menteri dan pejabat setingkat menteri.

Menurut dia, jabatan yang tersedia hanya 34 menteri, sedangkan yang ingin mendapatkan jabatan tersebut banyak, bukan hanya parpol koalisi, namun juga kelompok relawan dan kelompok profesional.

"Persoalannya kabinet dari dulu selalu ada partai dan non-partai. Ketika ada yang nonpartai, apalagi Jokowi sudah mengindikasikan justru lebih besar 55 persen, maka mau tidak mau yang untuk partai lebih terbatas," katanya.

Editor: Djibril Muhammad