PPP: Prabowo Terapkan Diplomasi Kuno soal Pemindahan Kedubes Australia

JAKARTA, iNews.id – Pernyataan calon presiden Prabowo Subianto terkait isu pemindahan Kedutaan Besar (Kedubes) Australia untuk Israel ke Yerusalem terus menuai polemik. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai, Prabowo hanya melihat prinsip-prinsip hubungan internasional secara normatif dalam menyikapi isu itu.

Padahal, cara pandang hubungan internasional yang hanya mengandalkan dari sisi normatif adalah bentuk diplomasi yang sudah lama ditinggalkan oleh banyak negara. “Pak Prabowo tampaknya berpikir dengan model out of date diplomacy (diplomasi kuno),” ungkap Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/11/2018).

Baca Juga

Mengapa Rusia Mengintensifkan Serangan ke Ukraina pada Akhir Tahun 2025?

Dia menuturkan, dalam praktik hubungan internasional yang sebenarnya, banyak negara yang tidak sekadar berpaku pada aspek normatif semata dengan menyatakan bahwa suatu sikap negara adalah kedaulatan dan kewenangan negara itu sendiri. Bahkan, kata Arsul, Australia sendiri termasuk negara yang tidak membatasi diri hanya pada kerangka normatif dalam politik luar negerinya.

Arsul pun memberi beberapa contoh untuk menguatkan argumennya tersebut. Di antaranya adalah protes keras Australia terhadap eksekusi mati dua warga mereka dalam kasus narkotika Bali Nine; terungkapnya penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh intelijen Australia dalam pertemuan di Bali pada 2009, dan; peran aktif Australia mengirimkan pasukan tempurnya dalam koalisi yang dipimpin AS ke beberapa negara yang sedang diperangi.

Baca Juga

Pemindahan Kedubes Australia di Israel, Prabowo dan Sandi Beda Sikap

“Bahkan, dalam isu hukuman mati di RKUHP yang saat ini masih dibahas di DPR, saya meraskan adanya upaya memengaruhi dari Australia. Ini semuanya menunjukkan bahwa prinsip normatif dalam hubungan diplomatik antarnegara tidak lagi bisa dipegang dengan kaku, terutama ketika sudah menyangkut kepentingan nasional dan internasional suatu negara,” ucap Arsul.

Karenanya, kata dia, langkah diplomasi yang dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi–JK) via Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang memprotes pemindahan Kedubes Australia di Israel ke Yerusalam bukanlah suatu kesalahan dalam praktik diplomasi dalam hubungan internasional saat ini. Bahkan, dia memastikan, sikap pemerintah yang seperti itulah yang benar dalam konteks kepentingan nasional dan internasional Indonesia.

“Faktanya mayoritas mutlak rakyat Indonesia mendukung Palestina, dan mayoritas negara-negara Islam juga berharap Indonesia selalu berperan aktif dalam diplomasi Palestina,” tuturnya.

Arsul pun berharap Prabowo jangan lagi menyuarakan pandangan yang melukai rakyat Palestina dan juga meninggalkan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia terkait dengan Yerusalem. Kota itu, kata dia, harus dilihat sebagai satu isu sentral dalam membantu perjuangan rakyat Palestina.

Editor: Ahmad Islamy Jamil