Prabowo Instruksikan Percepatan Program Listrik Desa untuk 5.700 Desa dan 4.400 Dusun

JAKARTA, iNews.id -  Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya percepatan program listrik desa untuk menjangkau 5.700 desa dan 4.400 dusun. Arahan tersebut ia sampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (25/8/2025).

Rapat ini membahas evaluasi program ekonomi tahun 2025 sekaligus menyiapkan arah kebijakan 2026 yang berfokus pada upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga

Ketika 'Putri Rahasia Putin' Diminta Menelepon Ayahnya untuk Hentikan Perang Rusia-Ukraina

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa salah satu poin utama dalam laporan kepada Presiden adalah mengenai elektrifikasi desa. Hingga kini, masih ada ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum tersentuh aliran listrik.

“Dari sisi energi, kita akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum teraliri listrik dan 4.400 dusun. Jadi kita akan selesaikan sampai dengan 2029–2030. Targetnya itu semua selesai. Anggarannya lagi dihitung, tapi mulai 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya,” jelas Bahlil.

Baca Juga

Jual 100.000 Kendaraan Elektrifikasi di Indonesia, Toyota Kuasai Segmen Hybrid 59 Persen

Menurut Bahlil, program listrik desa ini adalah wujud nyata peran negara dalam melayani masyarakat di pelosok. Presiden Prabowo pun, kata Bahlil, secara tegas memerintahkan agar anggaran segera disiapkan.

“Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini nggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi ini membutuhkan kehadiran negara. Bapak Presiden memerintahkan, langsung menganggarkan,” tegasnya.

Selain program elektrifikasi desa, rapat juga menyinggung strategi pengaturan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah merencanakan penerapan mekanisme berbasis komunitas dengan pengendalian kuota bahan bakar minyak, terutama untuk solar bersubsidi.

“Kita nanti berbasis komunitas, tapi diesel-nya sampai dengan diesel-7 atau diesel-8. Jadi nanti kita akan kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya, data tunggal dari BPS. Nanti teknisnya akan kita rapatkan setelah pengesahan APBN,” ujar Bahlil.

Editor: Komaruddin Bagja