Prabowo-Trump Teken Tarif Dagang usai Pertemuan Perdana Dewan Perdamaian Gaza

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto akan meneken perjanjian tarif dagang dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Washington DC, Kamis (19/2/2026). Acara tersebut digelar usai pertemuan perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.

"Rencana kalau sesuai jadwal di tanggal 19 (Februari)," ucap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

80 Negara Anggota PBB Kutuk Aksi Pencaplokan Tepi Barat oleh Israel

Prasetyo menambahkan, agenda utama Presiden Prabowo di AS adalah menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian Gaza. Setelah agenda tersebut, akan digelar penandatanganan kerja sama tarif dagang antara Indonesia-AS

"Agenda Bapak Presiden yang pertama adalah menghadiri undangan mengenai meeting BoP ya, Board of Peace. Kemudian juga atas koordinasi kedua negara, salah satu tambahan agendanya adalah InsyaAllah akan ada penandatanganan mengenai tarif dagang dengan Pemerintah Amerika Serikat," tuturnya.

Airlangga Bantah Kesepakatan Tarif AS Disetujui usai RI Gabung Dewan Perdamaian Gaza

Dia memastikan, penandatanganan tersebut direncanakan berlangsung pada hari yang sama setelah agenda Dewan Perdamaian Gaza selesai.

"Ya, setelah BoP baru kemudian akan ada rencana tanda tangan kerja sama tarif," ucapnya.

Prabowo bakal Teken Kesepakatan Tarif Trump di AS 19 Februari 2026

Terkait isi perjanjian, Prasetyo menyebut hingga saat ini belum ada perubahan dari kesepakatan sebelumnya, termasuk soal besaran tarif yang sempat dibahas.

"Untuk sementara belum ya. Untuk sementara belum ada perubahan tapi tentunya mari kita semua berharap barangkali nanti di dalam pertemuan antara Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Trump mungkin ada perubahan yang itu bermanfaat bagi bangsa dan negara kita," katanya.

Saat ditanya kemungkinan penurunan tarif, Prasetyo mengaku pemerintah berharap ada hasil yang lebih menguntungkan, meski keputusan akhir tetap bergantung pada hasil negosiasi kedua pemimpin.

"Ya harapan kita kan tentu ada pengen seperti itu. Siapa tahu," ujar Prasetyo.

Dia menuturkan, pemerintah terus melakukan upaya negosiasi. Namun, belum ada tawaran baru yang disiapkan secara khusus menjelang pertemuan tersebut.

"Tapi kan bukan kita yang menentukan hal tersebut. Tapi bagian dari kita upaya untuk bernegosiasi kan terus kita lakukan," katanya.

Menurutnya, peluang perubahan kebijakan tetap terbuka, mengingat hubungan baik antara kedua pemimpin negara.

"Dan kalaupun kita ingin ada penurunan lagi ya kita serahkan kepada dua pemimpin ini barangkali nanti dalam proses komunikasinya tidak menutup kemungkinan karena hubungan baik kedua pemimpin ini mungkin ada perubahan kebijakan kita tidak tahu," ucapnya.

Editor: Aditya Pratama