Prabowo Ultimatum Korporasi Pelaku Karhutla: Kita Cabut Itu Semua Izinnya, Tidak Ada Ampun

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas korporasi yang terbukti melanggar hukum dan sengaja menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia bahkan menegaskan tidak akan memberikan ampun kepada pihak yang terbukti melakukan tindakan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang membahas perkembangan penanganan karhutla, gempa NTT, kecelakaan Kapal Virgo, dan kasus hilang kontak jurnalis di Istana Negara, Jakarta, dikutip Kamis (17/9/2026).

Baca Juga

Prabowo Pimpin Rapat Paripurna Dewan Energi Nasional di Istana, Bahas Apa?

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan karhutla harus benar-benar dikendalikan, salah satunya dengan memberikan efek jera, terutama kepada korporasi yang diduga berulang kali melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja.

Baca Juga

Kepala Bappisus Sampaikan Pesan Prabowo ke Pejabat: Bersihkan Diri sebelum Dibersihkan Negara

Menurutnya, salah satu langkah tegas yang akan ditempuh yakni mencabut izin usaha korporasi yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dia bahkan meminta pencabutan izin dilakukan sesegera mungkin.

"Saya minta tidak usah lagi ada macam-macam. Kalau memang sudah jelas bahwa dia bertanggung jawab, kita harus cabut itu semua izinnya, kita cabut," jelas Prabowo.

Baca Juga

Prabowo Bicara soal Aktor di Balik Massa Anarkistis: Koruptor hingga Mafia Narkoba

Selain itu, Prabowo menegaskan akan mendalami unsur pidana dari tindakan yang dilakukan korporasi tersebut.

"Tidak ada ampun mulai sekarang," tutur dia.

Baca Juga

Prabowo Ungkap Prioritas Utama dalam Pemerintahannya: Pangan dan BBM

Sebagai tindak lanjut, Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meneruskan daftar 95 korporasi yang diduga terlibat karhutla kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Nama-nama tersebut sebelumnya telah dihimpun oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Baca Juga

Prabowo Tekankan Peran Vital Giant Sea Wall: Lindungi 50 Juta Penduduk, Amankan 38 Persen PDB

Selanjutnya, Prabowo meminta Prasetyo bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendalami penguatan sanksi hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku karhutla. Mereka juga diminta menyusun usulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar karhutla dapat dikategorikan sebagai terorisme ekologi dalam sebuah Undang-Undang (UU).

Prabowo juga meminta Polri mengusut dan menindak tegas pihak-pihak yang berada di balik karhutla.

"Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian. Selidiki sedalam-dalamnya dan kita tindak," tutur dia.

Di kesempatan yang sama, Prabowo kembali menegaskan larangan membakar hutan dan lahan dengan alasan apa pun, termasuk atas nama kearifan lokal.

Dia juga mengingatkan para kepala daerah agar tidak melanggengkan pembukaan lahan dengan metode pembakaran. Menurutnya, pemerintah pusat siap membantu pembukaan lahan jika dibutuhkan, tetapi praktik pembakaran tetap tidak boleh dilakukan.

"Saya kira itu alasan, saya sudah katakan, kalau rakyat butuh, kita akan bantu buka lahan. Tapi ini harusnya benar-benar tidak boleh berlanjut. Tidak boleh ada lagi kebakaran hutan untuk buka lahan atau alasan apa pun," kata Prabowo.

"Kita enggak bisa lagi, enggak bisa lagi toleransi soal ini," pungkasnya.

Editor: Rizky Agustian