Prabowo Ungkap Alasan Pangkas Anggaran Belanja Tak Produktif: Tutup Celah Korupsi

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto blak-blakan mengenai alasan di balik kebijakan pemangkasan belanja anggaran negara yang tidak efisien oleh pemerintahannya. Dia menegaskan efisiensi besar-besaran adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi.

Prabowo mengungkapkan pada tahap awal efisiensi, pemerintah berhasil menghemat dana sebesar Rp308 triliun. Dia meyakini jika dana tersebut tidak segera dipotong, maka akan membuka celah korupsi.

Baca Juga

Mengapa Intelijen AS Sebut Rezim Iran Tetap Utuh?

"Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi," ujar Prabowo dalam diskusi Presiden Prabowo Menjawab bersama para pakar dan jurnalis, Kamis (19/3/2026).

Prabowo mengaitkan langkah tersebut dengan indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi suatu negara. Dia menyebut ICOR Indonesia berada di angka level 6,5, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand (4), Malaysia (4), bahkan Vietnam (3,6).

Baca Juga

Prabowo Singgung Mobil Dinas Gubernur Rp8 Miliar: Saya Pakai Maung, Harganya Rp1 Miliar

Tingginya angka ICOR menunjukkan Indonesia membutuhkan modal yang jauh lebih besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara lain. Dengan APBN yang mendekati Rp3.700 triliun (230 miliar dolar AS), Prabowo melihat ada ketidakefisienan sekitar 30 persen atau setara 75 miliar dolar AS.

"Jadi angka ini artinya 30 persen lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp3.700 triliun atau US$230 miliar. 30 persen dari itu maka US$75 miliar. Ini tidak efisien," lanjutnya.

Baca Juga

Tegas! Prabowo Siap Angkat Kaki dari BoP jika Tak Untungkan Palestina dan Indonesia