Praperadilan Dokter Tifa, Hakim Tegaskan Sidang Bebas Suap dan Gratifikasi
JAKARTA, iNews.id - Sidang perdana praperadilan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa terkait kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2026). Hakim tunggal, Sulistyo Muhammad Dwi Putro menegaskan penyelesaian perkara praperadilan berlangsung tanpa transaksi, suap, maupun gratifikasi.
"Saya sebagai hakim pemeriksa perkara ini akan menyampaikan, bahwa dalam penyelesaian perkara ini tidak transaksional, tidak ada suap, tidak ada gratifikasi, tidak ada pemberian apa pun," ujar Sulistyo dalam persidangan.
Dia juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam persidangan, baik kubu Dokter Tifa selaku pemohon maupun Kejaksaan selaku termohon, agar tidak menghubungi pejabat atau pegawai pengadilan dengan tujuan memengaruhi proses dan hasil praperadilan.
Dia meminta seluruh pihak menjaga martabat lembaga peradilan dengan menghindari praktik suap, gratifikasi, maupun pemberian janji dalam bentuk apa pun.
"Para pihak dilarang menghubungi pejabat peradilan, pegawai peradilan, hanya untuk menang, mari kita jaga hakat martabat persidangan dengan tidak melakukan tadi, suap, gratifikasi, pemberian janji atau apa pun," tutur dia.
Sulistyo juga meminta agar pihak yang menemukan adanya orang yang mengatasnamakan hakim dan mengeklaim dapat memenangkan perkara tersebut segera melaporkannya ke Mahkamah Agung (MA).
"Jika ada pihak yang mengatasnamakan hakim bisa memenangkan perkara ini, saya pastikan itu penipuan, silahkan laporkan orang itu ke Mahkamah Agung. Jadi, mari kita jaga ruang sidang ini dengan pembuktian, dengan bermartabat, dengan terhormat, bisa dipahami kuasa Pemohon? Kuasa Termohon?" kata hakim.
Pernyataan tersebut disampaikan Sulistyo sebelum menutup persidangan dan menundanya hingga Kamis (13/8/2026) pukul 11.00 WIB. Sidang berikutnya akan memasuki agenda jawaban dari termohon atau pihak Kejaksaan.
Dia juga menjelaskan mekanisme apabila kedua pihak ingin mengajukan replik dan duplik setelah jawaban dari Kejaksaan disampaikan.
"Replik-Duplik dalam peradilan itu hukumnya sunnah, kalau mau digunakan silahkan, kalau tidak digunakan tidak jadi masalah. Kalau kuasa Pemohon ingin menanggapi secara lisan kita catat, kalau mau secara tertulis kita kasih waktu," tutur Sulistyo.
Diketahui, perkara Dokter Tifa kembaliu bergulir di PN Jakarta Timur. Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melimpahkan kembali berkas perkara tersebut setelah majelis hakim sebelumnya menerima eksepsi terdakwa.
Juru Bicara PN Jakarta Timur, Immanuel, mengatakan berkas perkara Dokter Tifa kembali diterima pengadilan pada 28 Juli 2026. Perkara tersebut tercatat dengan nomor 354/Pid.B/2026/PN Jktim.
“Perkara atas nama terdakwa Tifauzia Tyassuma, telah dilimpahkan kembali ke PN Jaktim, tanggal 28 Juli 2026. Nomor perkara 354/Pid.B/2026/PN Jktim," kata Immanuel saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (29/7/2026).
PN Jakarta Timur telah menetapkan majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut. Persidangan dipimpin Ketua Majelis Christina Endarwati dengan hakim anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina.
Editor: Rizky Agustian