Praperadilan Jilid 4 Diputuskan 26 Agustus, Roy Suryo Minta Hakim Adil

JAKARTA, iNews.id – Nasib permohonan praperadilan jilid 4 yang diajukan Roy Suryo terkait pencekalan akan ditentukan pada Rabu (26/8/2026). Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan telah menetapkan jadwal pembacaan putusan tersebut.

Roy Suryo berharap hakim dapat mengabulkan permohonannya. Namun, jika permohonannya tidak dikabulkan, dia meminta hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Baca Juga

Rismon Sianipar Cs Gugat Aturan Praperadilan ke MK, Soroti Pengajuan Berulang Roy Suryo

"Kami tetap memohonkan permohonan kami, Hakim Tunggal Pak I Ketut Darpawan, kalau tidak bisa meloloskan (mengabulkan) atau katakanlah memberikan putusan soal pencekalan lain sebagainya, berikanlah putusan seadil-adilnya, putusan sebaik-baiknya," ujar Roy kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).

Baca Juga

Kubu Roy Suryo Isyaratkan Praperadilan Jilid 5: Ini Bukan Mengulur Waktu

Roy juga meminta hakim memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Dia berharap putusan tersebut tidak dipengaruhi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang baru diterbitkan.

Menurut Roy, aturan tersebut belum dapat diberlakukan dalam perkara yang sedang berjalan. Dia menilai penerapan aturan tersebut justru dapat memundurkan proses hukum terkait upaya praperadilan.

Baca Juga

Polda Metro Tak Hadirkan Ahli, Kubu Roy Suryo: Harusnya Kita Menang Praperadilan Jilid 4

Roy menilai permohonannya seharusnya dikabulkan berdasarkan proses persidangan yang telah berlangsung. Dia mengeklaim pihak Polda Metro Jaya tidak mampu menghadirkan saksi maupun ahli untuk membantah dalil yang diajukan dalam permohonan praperadilan.

Roy berharap hakim dapat mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti yang muncul selama persidangan sebelum menjatuhkan putusan.

Baca Juga

Praperadilan Jilid IV, Roy Suryo Klaim Tak Pernah Terima Surat Pencekalan

"Kesimpulannya sudah diserahkan, itu berdasarkan hasil bidang praperadilan, kita bisa melihat dan membuktikan Termohon dan Turut Termohon tidak berhasil atau tidak bisa menghadirkan saksi atau ahli yang ada. Seharusnya kalau itu yang terjadi, maka mereka melepaskan haknya, mereka tidak punya hak lagi menjawab karena bukti itu ada dua alat bukti itu, kalau hanya satu itu bukan alat bukti, kalau mereka hanya menampilkan surat itu bukan bukti," katanya.

Editor: Rizky Agustian