Presdir Lippo Karawaci Mangkir Panggilan KPK

JAKARTA, iNews.id - Presiden Direktur PT. Lippo Karawaci, Ketut Budiwijaya mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga saat ini penyidik belum dapat alasan dari Ketut terkait ketidakhadirannya.

"Ketut Budiwijaya, Presiden Direktur PT Lippo Karawaci saksi untuk BS (Billy Sindoro) dalam perkara tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, penyidik belum memperoleh konfirmasi terkait ketidakhadirannya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Senin (10/12/2018).

NATO Tingkatkan Kehadiran Militer di Sekitar Greenland, Apa Misi Sebenarnya?

Sedianya Ketut akan dikonfirmasi mengenai tiga hal terkait koordinasi arahan dari perusahaan, sumber dana, dan proses perencanaan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"KPK memanggil itu karena perlu mengklarifikasi terkait dengan sumber dana. Kedua, sejauh mana ada arahan atau instruksi antara perusahaan grup Lippo terkait proyek Meikarta. Apakah ada juga arahan untuk berikan uang itu perlu kami dalami," ujarnya.

Pertajam Kronologi Suap Meikarta, KPK Duga Sumber Dana Terkait Lippo

Panjangnya proses perizinan dari 774 hektare lahan proyek, membuat KPK perlu mendalami lebih jauh perencanaan suatu proyek dari sudut pandang perusahaan Lippo Group. KPK juga menilai tidak mungkin pembangunan Meikarta dilakukan dalam luas lahan 774 hektare. Lantaran, hak tersebut berbenturan dengan aturan tata ruang yang ada.

"Karena sebenarnya menurut dugaan kami proyek meikarta ini tidak akan mungkin bisa dilakukan sampai ratusan hektare seperti perencanaan tersebut kalau kondisi aturan tata ruangnya masih seperti saat ini dan beberapa aturan tidak memungkinkan untuk dibangun proyek seluas itu," katanya.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa beberapa petinggi Lippo, mantan Presdir Lippo Cikarang Toto Bartholomeus, Staf Keungan Lippo Cikarang, Sri Tuti. Bahkan, CEO Lippo Group, James Riyadi juga telah diperiksa KPK.

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan sembilan orang tersangka. Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kadis PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludin; Kadis Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Nahat MBJ Nahor; Kadis DPMPTSP Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati; Kabid Tata Ruang PUPR Pemkab Bekasi, Neneng Rahmi diduga sebagai penerima.

Sedangkan, Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro; Konsultan Lippo Group, Taryudi; Konsultan Lippo Group, Fitra Djaja Purnama; pegawai Lippo Group, Henry Jasmen diduga sebagai pemberi.

KPK menduga Bupati Neneng dan kawan-kawan telah menerima fee fase pertama sejumlah Rp13 miliar, tetapi terealisasi hanya sebesar Rp7 miliar melalui sejumlah kepada dinas. Uang tersebut diduga diberikan dari pihak Lippo Group yakni Billy Sindoro bersama sejumlah konsultan Lippo Group.

Sebagai pihak pemberi Billy dan para konsultan Lippo Group disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Editor: Djibril Muhammad