Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Partai Demokrat Dukung Pemerintah Beri Gelar Pahlawan Nasional kepada Gus Dur dan Soeharto
Advertisement . Scroll to see content

Presiden Jokowi Tak Balas Surat AHY soal Kudeta Demokrat, PDIP Nilai Langkah Tepat 

Minggu, 07 Februari 2021 - 06:01:00 WIB
Presiden Jokowi Tak Balas Surat AHY soal Kudeta Demokrat, PDIP Nilai Langkah Tepat 
Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira menilai langkah Presiden tidak membalas surat Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sangat tepat. (Foto: Sindonews)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membalas surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait dugaan keterlibatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam kudeta AHY.  Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira menilai langkah Presiden tidak membalas surat tersebut sangat tepat. 

"Jawaban Presiden melalui Mensesneg atas pertanyaan Ketum PD AHY terkait keterlibatan Moeldoko dalam meng-KLB-kan Partai Demokrat adalah sangat tepat," ujar Andreas kepada wartawan, Sabtu (6/2/2021).  

Dia menuturkan, pernyataan Mensesneg Pratikno sudah terjawab, karena Kongres Luar Biasa (KLB) merupakan urusan internal partai. Uulpaya Partai Demokrat untuk menarik opini bahwa pemerintah Jokowi melakukan praktik politik intervensi gaya orde baru gagal. 

"Dengan jawaban tersebut gagal lah upaya PD menarik-narik seolah pemerintahan Jokowi mempraktikan politik intervensi pada parpol sebagaimana upaya framing opini Jokowi mempraktikan politik intervensi Orde Baru pada kasus PD yang dikembangkan Andi Mallarangeng," katanya. 

Lebih jauh, dia menerangkan, dari kasus ini setidaknya ada beberapa pelajaran yang dapat diambil. Pertama, urusan internal partai semestinya jangan di bawa ke ruang publik karena dinilai tak bermanfaat. "Tidak ada manfaatnya, justru hanya mencerminkan kerapuhan kepemimpinan internal parpol," ujarnya. 

Pelajaran kedua, kata dia, framing opini yang diluar konteks, sudah tidak laku lagi menjadi jualan politik. Menurutnya, masyarakat dan media semakin kritis, sehingga menempatkan framing opini seperti mensejajarkan pemerintayan Jokowi rengan rezim Orde Baru, terasa tidak masuk akal. 

"Masyarakat tentu berharap parpol lebih profesional lagi sehingga siapapun atau apapun parpolnya ke depan pandai-pandailah mengelola rumah tangga masing-masing, sehingga energi bangsa bisa lebih terkonsentrasi menyelesaikan persoalan bangsa yang lebih besar," katanya. 

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut