Presiden KSPI: Kenaikan Upah Minimum Bukan Penyebab Perusahaan Tutup dan PHK

JAKARTA, iNews.id - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai BuruhSaid Iqbal menegaskan kenaikan upah minimum bukan penyebab perusahaan tutup maupun melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan catatan KSPI, sebagian besar pabrik yang tutup justru berada di wilayah dengan upah minimum relatif rendah. 

Salah satu contohnya adalah Jawa Tengah dengan industri tekstil terbesar di Indonesia.

Baca Juga

Buruh Usul Upah Minimum 2027 Naik hingga 9,5%, Ini Alasannya

"Kalau dibilang kenaikan upah minimum 7,5 persen sampai 9 persen membuat perusahaan tutup, mari melihat fakta di lapangan, adapun dari 2025 sampai bulan Juni 2026, pabrik paling banyak tutup yang di daerah upah minimum rendah, misalnya Jawa Tengah," kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Selasa (13/10/2026).

Menurut Said Iqbal, penutupan pabrik hingga berujung PHK dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal di antaranya meningkatnya konflik geopolitik yang menyebabkan permintaan impor dari berbagai negara menurun akibat melemahnya daya beli masyarakat global.

Baca Juga

Pemerintah bakal Atur Upah hingga Jaminan Sosial Ojol-Kurir

Dampak konflik geopolitik tersebut kemudian merembet ke dalam negeri. Lonjakan harga minyak dunia dan gangguan rantai pasok bahan baku membuat biaya produksi perusahaan di Indonesia meningkat.

"Jadi bukan karena upah minimum perusahaan tutup, apa penyebab perusahaan tutup, catatan KSPI, satu daya beli internasional melambat akibat perang Rusia dan Ukraina, serta Amerika dan Iran, itu yang saya jumpai ketika saya ke lapangan," tambahnya.

Baca Juga

Bantuan Subsidi Upah Rp900.000 Cair Lagi Tahun Ini? Simak Informasi Terbaru!

Dia menjelaskan, pelemahan daya beli global turut menekan permintaan terhadap produk tekstil, garmen, hingga sepatu yang menjadi komoditas ekspor Indonesia. Kondisi itu membuat perusahaan harus melakukan efisiensi operasional, salah satunya dengan mengurangi jumlah karyawan.

Menurut Said Iqbal, situasi tersebut diperparah oleh tingginya biaya produksi dan logistik di Indonesia. Di tengah penurunan pendapatan akibat melemahnya permintaan ekspor, perusahaan tetap harus menanggung biaya pajak, listrik, gas, dan bahan bakar minyak (BBM).

Baca Juga

Prabowo Beri Bantuan Upah Rp900.000 ke 13,3 Juta Pekerja, Cair di Kuartal IV 2026

"Penyebab terjadinya PHK, turunnya pasar internasional akibat perang, daya beli turun, kedua ongkos produksi meningkat, biaya energi meningkat, BBM, gas, sehingga ongkos produksi meningkat dilakukan efisiensi produksi dengan cara mengurangi karyawan," sambungnya.

Said Iqbal menilai kombinasi penurunan permintaan dan kenaikan biaya produksi tersebut membuat daya saing industri Indonesia melemah. Akibatnya, sejumlah perusahaan mulai mempertimbangkan atau mengalihkan operasional pabrik ke negara lain yang menawarkan biaya produksi lebih rendah.

Baca Juga

Prabowo Siapkan Rp31 Triliun untuk Bansos hingga Akhir 2026, Bantuan Pangan hingga Subsidi Upah 

Dia mencontohkan sejumlah pabrik asal Korea Selatan dan Jepang yang sebelumnya beroperasi di Indonesia mulai mengalihkan kegiatan produksinya ke Vietnam. Perpindahan tersebut berpotensi memperburuk kondisi ketenagakerjaan karena berdampak pada pekerja yang terkena PHK.

Karena itu, Said Iqbal meminta agar rencana kenaikan upah minimum tidak dijadikan alasan untuk mengaitkan kebijakan pengupahan dengan ancaman PHK.

"Bukan karena upah minimum, jangan alasan permintaan kenaikan upah sampai 9 persen akan dikembangkan isu akan terjadi PHK, itu tidak benar," pungkas Said Iqbal.

Editor: Rizky Agustian