Presiden: Perizinan Potensial Jadi Objek Korupsi

JAKARTA, iNews.id – Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus selalu digencarkan. Semua sistem harus dibenahi termasuk pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memerangi korupsi. Begitu pula dalam hal perizinan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa perizinan di Indonesia potensial menjadi sumber korupsi. "Setiap aturan, setiap izin, dan setiap persyaratan punya potensi menjadi objek transaksi, objek korupsi," ungkap Presiden Jokowi dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2017 di Jakarta, Senin (11/12/2017).

Kim Jong-un Puji Pasukan Korea Utara sebagai Pahlawan setelah Berperang di Ukraina

Kepala Negara pun mengkritik sejumlah persyaratan dalam pengurusan regulasi perizinan yang justru berubah menjadi izin. Jumlahnya tidak lagi ratusan bahkan mencapai ribuan.

"Sekarang kita blak-blakan saja, birokrasi cenderung menerbitkan sebanyak mungkin peraturan, sebanyak mungkin izin, sebanyak mungkin syarat, dan banyak sebetulnya yang sebelumnya itu syarat kemudian diubah jadi izin, banyak sekali, sebetulnya hanya syarat tapi jadi izin," kritik Presiden.

Dampaknya, timbul hubungan transaksional antara regulator dengan masyarakat. ”Aturan perizinan sekarang potensial jadi alat pemerasan, alat untuk transaksi. Saya kira cara-cara seperti ini tidak boleh kita teruskan, tidak boleh kita biarkan," tegas Presiden.

Dia meminta agar semua kementerian, lembaga, kepala daerah mulai dari gubernur bupati, wali kota dapat memangkas regulasi dan aturan perizinan serta persyaratan yang memberikan beban ke masyarakat dan dunia usaha karena menjadikan Indonesia tidak efisien.

"Seluruh jajaran birokrasi tidak boleh lagi 'membikin' susah dunia usaha, 'membikin' susah masyarakat dan menyibukkan dirinya membuat aturan-aturan tidak jelas yang menurunkan produktivitas bangsa. Itu pertimbangan saya mengapa melakukan deregulasi," lanjutnya. Presiden mengaku selama ini sudah 42.000 peraturan yang harus dipangkas.

Hari Antikorupsi Sedunia 2017 mengambil tema "Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera". Melalui peringatan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyelenggara berharap agar pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama-sama yang membutuhkan komitmen dari pemerintah, DPR, badan yudikatif, lembaga negara lain dan masyarakat.

Editor: Yudistiro Pranoto