Presiden PKS Beri Catatan Kritis soal Pemilu 2024, Singgung Maraknya Money Politics

JAKARTA, iNews.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghormati hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Presiden PKS Ahmad Syaikhu menjelaskan, penghormatan sebagai bentuk komitmen pada prinsip demokrasi.

"Sebagai partai politik yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan proses pemilu, PKS menghormati keputusan yang diambil oleh KPU," ucap Syaikhu dalam keterangan tertulisnya yang dikutip, Sabtu  (23/3/2024). 

Baca Juga

Israel Bunuh 280 Warga Palestina di Gaza Sejak Gencatan Senjata

Meski begitu, Syaikhu memberikan catatan kritis atas penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurutnya, pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini banyak drama yang bisa merusak sendi-sendi demokrasi.

"Namun, kami juga merasa perlu memberikan catatan atas proses Pemilu yang baru saja berlangsung. Proses ini, sayangnya, penuh dengan drama dan ketegangan yang merusak sendi-sendi demokrasi," ujar Syaikhu. 

Baca Juga

NasDem, PKB, dan PKS Akan Bentuk Koalisi dan Cari Kriteria Gubernur Jakarta 

Salab satu drama itu, kata Syaikhu, maraknya praktik money politics menjelang pencoblosan. Ia menyayangkan, praktik politik uang sudah menjadi wajar umum dalam mengarahkan pilihan rakyat.

Kendati demikian, Syaikhu mendorong, agar praktik politik uang itu harus ditindak tegas. Tujuannya, kata Syaikhu, untuk menjaga integritas proses demokrasi yang telah berlangsung. 

"Hal ini seharusnya memicu tindakan tegas dari penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas proses demokrasi. Kami berharap agar tindakan pencegahan dan penindakan terhadap praktik money politics dapat diperkuat," kata Syaikhu.

Selain politik uang, Syaikhu juga mengkritisi atas banyaknya pelanggaran etika dari penyelenggara pemilu, seperti KPU dan juga Bawaslu. Hal itu, mata Syaikhu, ditandai dengan putusan DKPP 

"Masih banyaknya pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu, sebagai penyelenggara Pemilu, sehingga mendapatkan sanksi-sanksi keras dari DKPP; ketidak profesional KPU terkait Sirekap yang menimbulkan kegaduhan dan ketidaknetralan aparatur pemerintahan dalam Pemilu," ujarnya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq