Prihatin dengan Isu Skandal di Dirjen Pajak, Wakil Ketua DPD RI Harap Penerimaan Pajak Tak Terganggu

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah untuk segera memberikan penjelasan serta klarifikasi terkait adanya isu skandal keuangan di Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan saat ini.

Permintaan ini disampaikan Senator asal Bengkulu itu dalam rangka menjawab pertanyaan publik dan memastikan terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak. Pihaknya ingin isu ini tidak menjadi liar dan memengaruhi penerimaan pajak dan mengganggu jalannya pemerintahan.

Baca Juga

Kenapa Paspor Indonesia Lemah? Berikut 3 Alasannya

"Setidaknya publik bisa memahami duduk persoalan yang ada Kementerian Keuangan. Dengan demikian isu ini tidak kemudian dikonversi menjadi isu politik dan berpeluang memengaruhi penerimaan pajak pemerintah tahun ini,” ujar Sultan.

Lebih lanjut, mantan aktivis KNPI itu meminta agar Kementerian Keuangan terus berkoodinasi dengan lembaga penegakan hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung RI. Dia ingin segera dilakukan proses investigasi dan penyelidikan secara terbuka, cermat, dan cepat.

"Kita ketahui bahwa penerimaan pajak pemerintah sudah berada pada capaian yang bagus pada tahun lalu. Dan target Penerimaan Perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2023 mencapai Rp2.021,2 triliun,” katanya.