Puan Maharani : Saya Tak Pernah Bisikin Ketum PDIP untuk Urusan Partai

JAKARTA, iNews.id – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengingatkan seluruh kader PDIP untuk terus solid berjuang dalam satu barisan. Hal ini disampaikan Puan dalam acara pengarahan 3 pilar yang dihadiri para kepala daerah di Manado, Senin (7/6/2021).

“Berani berpolitik, maju berpolitik. Kita harus dalam satu barisan, solid dan tegak lurus,” kata Puan saat memberikan arahan kepada anggota Fraksi PDIP di DPR dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pengurus PDIP tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

5 Drone Tempur yang Dipakai Negara Superpower, Mana yang Paling Efektif?

Puan menyampaikan, semasa hidupnya, ayahnya Taufiq Kiemas pernah berpesan bahwa untuk mengetahui penyebab menang atau kalah dalam pemilu adalah dengan merasakannya secara langsung.

“Tidak ada teorinya, hanya bisa dirasakan jika sudah berjuang bersama dengan yang lain,” ungkapnya.

Berpolemik dengan PDIP, Ganjar Justru Didukung Relawan untuk Maju Pilpres 2024

Menurut Ketua DPR ini, hal itu yang membuatnya selalu turun ke daerah pemilihan untuk meraih suara pada pemilu legislatif.

Puan lalu menceritakan pengalamannya dalam memenangkan PDIP dan Joko Widodo pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Bahkan pada Pemilu 2014, Puan menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan.

“Saya enggak pernah bisikin Ketua Umum untuk urusan partai, beliau adalah Ketua Umum saya untuk urusan partai. Kalau Bu Mega sudah putuskan, saya ikut,” ungkap Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP tersebut.

Puan menegaskan, tugas kader-kader PDIP bukan hanya memenangkan Pemilu, tapi harus membawa harapan dan menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat.

“Kita bukan hanya ingin PDIP menang Pemilu, lebih dari itu. Kita ingin kemenangan PDIP membuka jalan untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” ujar dia.

Dia juga mengingatkan bahwa komitmen dan keberpihakan PDIP pada rakyat harus diwujudkan secara nyata. Menurut dia, pilar-pilar PDIP di eksekutif dan legislatif harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan pro rakyat.

“Petugas partai di eksekutif dan legislatif, melalui program-program pemerintah pusat maupun daerah, agar memastikan alokasi anggaran dan program untuk dapat menyangga kehidupan rakyat dan ekonomi kerakyatan,” katanya.

Editor: Faieq Hidayat