Puan soal Kursi Ketua DPR: Saya Sudah Punya Pengalaman di DPR

Abdul Rochim ยท Kamis, 08 Agustus 2019 - 20:19 WIB
Puan soal Kursi Ketua DPR: Saya Sudah Punya Pengalaman di DPR

Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani. (Foto: Sindo)

DENPASAR, iNews.id - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sebagai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2019 secara otomatis berhak atas kursi ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketentuan ini sudah diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang memberikan hak pimpinan DPR kepada parpol pemenang pemilu.

Nama Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani disebut-sebut bakal didapuk sebagai Ketua DPR Periode 2019-2024. Ditanya soal peluang, Puan menjawab dengan melihat rekam jejaknya selama berada di DPR.

"Kan Undang-Undang MD3 menyatakan partai pemenang pemilu yang akan menerima (kursi Ketua DPR) dan partai pemilunya pemilihan umum dari rakyat. Bahwa kemudian PDIP diberikan alhamdulillah kepercayaan oleh masyarakat memenangkan pemilu. Kalau ditanya kriteria, berpengalaman di DPR, saya sudah punya pengalaman di DPR," ujarnya kepada wartawan usai pembukaan Kongres V PDIP di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Denpasar, Kamis (8/8/2019).

Tidak hanya sekadar berpengalaman menjadi anggota DPR, Puan juga merupakan politikus peraih suara terbanyak secara nasional pada Pemilu 2019 lalu. Maju sebagai caleg dari Dapil Jateng V, putri Megawati Soekarnoputri ini berhasil meraup 404.304 suara.

"Saya susah punya pengalaman di DPR, punya pengalaman suara terbanyak nasional, tapi bagaimana keputusannya, tunggu lagi bulan September," urainya.

Sedangkan, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri "menyentil" Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto agar konsisten terhadap penerapan UU MD3 yang memberikan hak pimpinan DPR kepada parpol pemenang pemilu. "Pak Airlangga, jangan mblenjani loh. MD3 loh," kata Megawati yang disambut tawa semua peserta.

Yang dimaksud Megawati sebagai UU MD3 adalah parpol pemenang pemilu berhak mendapatkan kursi Ketua DPR. Pada 2014, PDIP sudah menjadi pemenang pemilu, namun jatah kursi ketua DPR justru lepas.

Saat itu, dibuat undang-undang baru kursi ketua DPR berdasarkan pemilihan. Akhirnya Golkar mendapat jatah itu lewat pertarungan sengit antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Jokowi-Jusuf Kalla yakni PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan PKPI dengan parpol Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung Prabowo-Hatta yang terdiri dari Partai Gerindra, PAN, PKS, PBB, PPP, dan Golkar.

Editor : Djibril Muhammad