Puan Soroti Karhutla Makin Meluas: Harus Satu Kendali Lindungi Warga

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPRPuan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah yang semakin kritis karena sebarannya meluas. Dia meminta pemerintah mengoptimalkan penanganan karhutla karena kabut asap yang ditimbulkan dapat mengancam keselamatan masyarakat.

“Penanganan karhutla harus satu kendali yang prosesnya harus memadukan langkah-langkah pemadaman api, perlindungan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan, dan dukungan kepada keluarga terdampak,” kata Puan, Jumat (4/9/2026).

Baca Juga

Karhutla Dekati IKN, Otorita Siapkan Water Bombing di 5 Titik Prioritas

Puan menegaskan, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Menurutnya, kabut asap akibat kebakaran dapat memberikan dampak terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Baca Juga

Terungkap! Ini Pemicu Gubernur Kalbar Ria Norsan Ribut dengan Mahasiswa soal Karhutla

“Asap yang muncul dari karhutla dapat mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, bahkan berpotensi menimbulkan dampak lintas wilayah,” ucapnya.

Karena itu, Puan meminta penanganan karhutla dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, baik pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga terkait.

Baca Juga

Viral! Gubernur Kalbar Bentak Mahasiswa Saat Dialog dengan Mahasiswa soal Karhutla

“Lintas koordinasi untuk memastikan setiap aspek yang terdampak dapat tertangani dengan lebih terarah dan terpadu. Yang pasti, keselamatan dan kesehatan warga harus menjadi indikator utama penanganan Karhutla,” sebut Puan.

Lebih lanjut, Puan mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, masyarakat, dan pengelola kawasan. Menurutnya, kecepatan dalam merespons titik api menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran meluas.

Baca Juga

Puan Minta Penanganan Karhutla Satu Kendali, Pastikan Dikawal DPR

“Kecepatan respons sangat menentukan. Semakin lama sebuah titik api dibiarkan, semakin besar pula biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengendalikannya,” katanya.

Di sisi lain, Puan mendukung langkah pemerintah menyegel 21 badan usaha yang lahannya terindikasi terkait karhutla di tujuh provinsi. Dia meminta proses penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab dilakukan secara transparan.

Baca Juga

Polisi Tetapkan 112 Tersangka Karhutla sejak Januari 2026, Terbanyak di Riau

“Perkembangan upaya penegakan hukum maupun pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap Karhutla perlu terus disampaikan ke publik,” ujar Puan.

Puan memastikan DPR akan terus mengawal penanganan karhutla hingga masyarakat kembali mendapatkan udara yang aman.

“Kami di DPR juga akan mengawal penanganan Karhutla dari lintas komisi mengingat dampaknya berpengaruh pada banyak sektor. Baik dari komisi yang membidangi urusan kehutanan dan lingkungan, penanganan bencana, kesehatan, pendidikan, penegakan hukum, dan komisi lain yang terkait,” terangnya.

Puan juga mengingatkan pemerintah untuk menyusun peta jalan atau roadmap pencegahan karhutla. Menurutnya, karhutla merupakan bencana yang terus berulang setiap tahun sehingga diperlukan langkah pencegahan jangka panjang.

"Karhutla bukan bencana yang boleh diwariskan sebagai rutinitas kepada anak-anak kita. Negara harus memutus siklus tahunan ini,” pungkas Puan.

Diketahui, karhutla yang menimbulkan kabut asap pekat telah mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, terutama di sejumlah daerah di Kalimantan dan Sumatera.

Hingga awal September 2026, situasi karhutla di Indonesia dilaporkan semakin meluas dan membesar akibat musim kemarau. Kondisi tersebut membuat pemerintah meningkatkan upaya pemadaman dan pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas.

Editor: Rizky Agustian