Purbaya Buka Suara soal Aturan Pemda Bisa Ngutang ke Pusat

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. Aturan ini menjadi dasar hukum baru bagi pemerintah untuk menyalurkan pinjaman kepada pemerintah daerah (pemda), BUMN, dan BUMD guna mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Terkait hal ini, Purbaya mengaku belum membaca secara rinci beleid tersebut. Sebab, proses penyusunannya telah berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Baca Juga

4 Respons Zionis terhadap Kemenangan Mamdani, Salah Satunya Meminta Warga Yahudi Pindah ke Israel

“Saya belum baca, saya akan baca lagi. Itu anak buah saya yang nge-goal-kan. Rupanya sebelum saya jadi Menteri sudah diproses kan, sudah keluar,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Sementara itu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa aturan tersebut menjadi landasan hukum yang selama ini belum tersedia.

Baca Juga

Purbaya Yakin Data BI soal Dana Mengendap Akurat, Minta Dedi Mulyadi-Bobby Nasution Cek Ulang

“Itu intinya memperbolehkan sekarang. Kalau selama ini kan nggak boleh, nggak ada dasar hukumnya. Nah sekarang boleh,” jelas Febrio.

Febrio menambahkan, besaran pinjaman yang bisa diberikan pemerintah pusat akan dihitung berdasarkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak yang mengajukan. 

Baca Juga

Ada Stimulus, Purbaya Yakin Konsumsi Rumah Tangga Tumbuh 5,5 Persen di Kuartal IV 2025