Purbaya Lantik 4 Pejabat Baru Kanwil DJP Jakarta Utara usai OTT KPK

JAKARTA, iNews.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk pengisian posisi strategis Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026). Prosesi pelantikan ini dipimpin langsung oleh Purbaya dan dihadiri Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto beserta jajaran eselon II lainnya.

Purbaya mengatakan, perombakan jabatan ini merupakan langkah krusial untuk menjaga kepercayaan publik yang sangat besar terhadap instansi pengelola keuangan negara. Dia mengingatkan para pejabat terpilih bahwa tanggung jawab yang diemban jauh melampaui sekadar posisi administratif.

Baca Juga

Kuat Mana AS vs NATO Jika Perang Dunia III Pecah karena Greenland?

“Kepercayaan itu tidak dibangun melalui slogan dan seremonial, melainkan melalui perilaku sehari-hari yang transparan dan akuntabel,” ucap Purbaya di Aula Gedung Pajak Madya, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Dia pun menggarisbawahi bahwa setiap pejabat yang baru dilantik kini memikul beban untuk menjaga martabat kementerian melalui kepemimpinan yang nyata. Dia juga menyoroti pentingnya fungsi pengawasan melekat dari atasan kepada bawahan guna mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan.

Baca Juga

Selain KPP Jakut, KPK juga Geledah Kantor Ditjen Pajak

“Kementerian Keuangan sedang dipercaya negara. Pejabat yang dilantik tidak sekadar menggantikan jabatan atau kursi, melainkan mengambil alih kepercayaan seluruh pegawai pajak agar terus bekerja menjaga marwah Kementerian Keuangan,” tuturnya.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa mutasi dan pelantikan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi.

Baca Juga

Geledah Kantor Pajak Jakut, KPK Sita Rekaman CCTV hingga Uang Asing

Pengisian jabatan strategis ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas fungsi DJP dalam beberapa aspek utama yakni peningkatan kualitas pelayanan kepada para Wajib Pajak, penguatan sistem pengendalian internal secara menyeluruh, konsistensi dalam penerapan Standard Operating Procedure (SOP) dan keberlanjutan agenda reformasi perpajakan nasional.

Dengan kepemimpinan baru di Kanwil DJP Jakarta Utara, pemerintah optimistis koordinasi perpajakan di wilayah tersebut akan semakin solid dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi penerimaan negara tahun 2026.

Baca Juga