Purbaya Ogah Biayai Family Office Pakai APBN, Ini Reaksi Luhut

JAKARTA, iNews.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan menggelontorkan APBN untuk membiayai proyek Family Office yang dicanangkan sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Luhut ternyata tidak masalah dengan hal tersebut.

Luhut mengatakan, secara prinsip Family Office didirikan untuk menggaet investor potensial untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Masuknya investor ke dalam negeri itulah yang diincar pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari sisi perpajakan.

Perkuat Aliansi dengan AS, Korea Selatan Rebut Kembali Operasional Pasukan di Masa Perang

"Tidak ada yang salah itu (Family Office tidak dibiayai APBN). Memang tidak ada yang mau dibiayai," ujarnya di Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Menurut Luhut, saat ini sudah banyak calon investor yang mulai tertarik dengan proyek tersebut. Namun, investor masih menunggu Pemerintah Indonesia untuk segera meluncurkan Family Office sebelum resmi menanamkan modalnya.

Purbaya Tolak Danai Proyek Family Office Usulan Luhut Pakai APBN: Bangun Saja Sendiri!

"Banyak (calon investor minat di Family Office). Sekarang Singapura, mereka capek juga mungkin taruh (uang) di sana. Di Tiongkok, mereka pikir-pikir kenapa, bisa nggak di Indonesia. Ya bagaimana mau masuk kalau barangnya belum jadi," tambahnya.

Luhut optimistis, Family Office akan mampu memberikan nilai tambah terhadap perekonomian, baik dari sisi pendapatan negara atau penciptaan lapangan kerja.

"Dia taruh duitnya di situ, di Indonesia, kita tidak pajaki waktu dia taruh. Tapi waktu dia investasikan proyek-proyek Indonesia, itu yang kita pajakin. Dan kita menjamin kerahasiaannya, dan menjamin keamanannya. Mereka membutuhkan confidence dan trust pada pemerintah Indonesia," lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan terkait proyek family office yang digagas oleh Luhut Binsar Pandjaitan untuk dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Purbaya, proyek tersebut harus dijalankan secara mandiri tanpa membebani keuangan negara.

“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus,” kata Purbaya, dikutip Senin (13/10/2025).

Dia menegaskan, APBN seharusnya diprioritaskan untuk program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Dalam konteks global, family office adalah lembaga pengelolaan kekayaan yang memberikan layanan keuangan, investasi, dan pajak bagi individu atau keluarga superkaya. Melalui lembaga ini, aset besar bisa dikelola secara profesional, transparan dan efisien.