Purbaya Sentil DPR: Rapat dengan Danantara Hanya untuk Tekan Saya

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuding Komisi XI DPR berupaya menekan Kemenkeu terkait pencairan dana investasi. Hal itu usai Komisi XI DPR menggelar rapat dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

"Kelihatannya ini karena Anda diskusi dengan Danantara semalam, dijadikan ajang curcol Danantara ke Anda ya, untuk menekan saya kelihatannya," ujar Purbaya menanggapi pertanyaan anggota Komisi XI, Selasa (30/9/2025).

Proyek Kereta Israel-UEA Berlanjut Seiring Perang di Gaza

Purbaya, yang merupakan pengawas Danantara, mempertanyakan mengapa Danantara memilih menyampaikan keluhannya kepada DPR. Padahal, ia mengaku memiliki dana yang cukup dan siap mencairkannya untuk proyek-proyek efisiensi.

"Kenapa dia nggak ke saya? Jadi, Pak rasanya begitu masuk akal, kita akan ini cepat secepatnya," kata Purbaya.

Purbaya Targetkan Pembayaran Subsidi BUMN Rampung Sebulan, Ancam Copot Dirjen jika Gagal

Purbaya menjelaskan saat ini baru menempatkan dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke perbankan. Bahkan, masih ada Rp250 triliun lagi yang siap disalurkan.

Purbaya Menghadap Prabowo di Istana: Diundang Makan Gratis

Purbaya menegaskan, Kemenkeu selalu memprioritaskan proposal investasi yang fokus pada peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya (cost). Di sektor pupuk, Purbaya menyebut investasi untuk efisiensi sudah disetujui dan dinilai akan membaik.

Ia juga menyoroti potensi proyek Energi Terbarukan, khususnya PLTS, yang sempat ia diskusikan dengan Presiden dan Menteri ESDM.

Proyek besar senilai sekitar 79 miliar dolar AS tersebut, awalnya memiliki biaya tinggi (0,09 per kWh dolar AS), yang menurut Purbaya akan menambah beban subsidi listrik. Namun, setelah tim bekerja keras, biaya kini turun menjadi 0,06 per kWh dolar AS.

"Saya bilang kalau itu betul, matangkan, kita kalau perlu payment, payment. Karena pada akhirnya akan hilang subsidi yang terlalu besar untuk listrik," tegasnya.

Purbaya juga menyinggung kembali isu tunggakan pembayaran subsidi kepada BUMN. Ia mengaku memahami bahwa proses pembayaran yang lama (tiga hingga empat bulan) berdampak pada tingginya cost of capital perusahaan.

"Kan saya juga pernah di private sector kan. Saya ngerti juga itu cost of capital untuk perusahaannya jadi tinggi. Tapi saya baru lihat beberapa, satu minggu terakhirlah. Ke depan saya akan percepat, jangan sampai kita telat bayar lagi. Kalau bisa sebulan langsung bayar," janjinya.

Editor: Puti Aini Yasmin