Raker Bersama Komisi I DPR, Dewan Pengawas Jelaskan Beda Tupoksi TVRI dengan Televisi Swasta

Felldy Utama ยท Selasa, 21 Januari 2020 - 18:31 WIB
Raker Bersama Komisi I DPR, Dewan Pengawas Jelaskan Beda Tupoksi TVRI dengan Televisi Swasta

Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/1/2020). (Foto: iNews.id/ Felldy Utama).

JAKARTA, iNews.id - Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Saat itu Dewan Pengawas menjelaskan tentang program penyiaran TVRI.

Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Arief Hidayat Thamrin mengatakan, sempat dikritik oleh masyarakat mengenai salah satu program yang dinilai tidak peka terhadap suasana saat itu di tengah bencana banjir.

"Kami dapat protes dari publik, kok banjir-banjir Discovery Channel-nya tayang terus, enggak peduli banjir? Ini sangat miris, kami sudah tegur, ternyata direksi melanjutkan," ujar Arief, di ruang rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurutnya, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TVRI berbeda dengan televisi swasta. TVRI kata dia seharusnya lebih fokus terhadap program yang bersifat edukasi, menanamkan jati diri bangsa sekaligus sebagai media pemersatu bangsa.

BACA JUGA:

Pembelaan Helmy Yahya Dicopot dari Dirut TVRI

Sejumlah Karyawan TVRI Layangkan Mosi Tidak Percaya Kepada Dewas TVRI

"Menurut pengamat, ahli dan akademisi kami ini diminta lebih memperhatikan edukasi. Ibaratnya TVRI ini makanan sehat, bukan sekadar junk food," katanya.

Dia menyayangkan, direksi malah memilih program prioritas TVRI siaran luar negeri yang banyak memakan anggaran TVRI dan sumber dana itu dari APBN. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengingatkan untuk membatasi semua yang berdampak pada pemborosan anggaran.

"Seolah-olah Direksi mengejar rating dan share seperti TV swasta dan kita ada APBN harus bayar ke luar negeri. BWF, Discovery dan Liga Inggris. Artinya uang rupiah kita, APBN dibelanjakan keluar yang Presiden menyatakan dibatasi dan ini terjadi," ucapnya.


Editor : Kurnia Illahi