Rapat bareng Menhut, DPR Singgung Menteri Filipina Mundur Imbas Gagal Atasi Banjir

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi IV DPR Rahmat Saleh menyinggung dua menteri di Filipina yang mundur akibat gagal menangani banjir. Menurutnya, tak salah bila sikap itu ditiru menteri di Indonesia yang gagal menangani banjir Sumatera.

Hal itu disampaikan Rahmat saat Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025). Mulanya, dia mengaku mendapat informasi ada menteri di Filipina mundur akibat gagal menangani banjir.

Baca Juga

Mengapa India Awasi Ketat Masjid dan Madrasah di Kashmir?

"Saya pernah membaca ya tanggal kemarin, itu tanggal 18 November itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos Jr di Filipina, mereka itu banjir penyebabnya. Tapi gentleman dua menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu," ucap Rahmat.

Atas dasar itu, dia menilai keputusan kedua menteri Filipina tak salah jika ditiru menteri di Kabinet Merah Putih. Menurutnya, sikap itu mulia.

Baca Juga

Raja Juli Klaim Deforestasi di 3 Provinsi Terdampak Banjir Bandang Sumatera Turun

"Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya," katanya.

Sebelumnya, Raja Juli menyebut, Gakkum Kemenhut menemukan indikasi pelanggaran hukum dari 12 perusahaan di Sumatera hingga memicu banjir. Dia memastikan, Gakkum akan menyeret perusahaan itu ke aparat penegak hukum.

Baca Juga

Menhut Tinjau Langsung Proses Evakuasi Korban Banjir-Longsor di Agam Sumbar

Dia menyampaikan, Gakkum Kehutanan telah melakukan investigasi subjek hukum yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir di Pulau Sumatera.

"Gakkum Kehutanan sedang melakukan investigasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar," kata Raja Juli.

"Gakkum kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum," tambahnya.

Meski begitu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini enggan mengungkap 12 perusahaan ini. Pasalnya, Gakkum Kehutanan masih terus bekerja di lapangan. 

"Gakkum kami sedang ada di lapangan dan insya Allah nanti kami akan segera laporkan kepada Komisi IV dan juga kepada publik hasil dari lebih kurang 12 lokasi atau subjek hukum ini," kata Raja Juli.

Editor: Rizky Agustian