Rapat Darurat PD, Hinca: Ada Ketidakadilan Jelang Pilkada Kaltim

JAKARTA, iNews.id – DPP Partai Demokrat bergerak cepat untuk mengatasi persoalan yang menimpa kadernya menjelang Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur (Pilgub Kaltim). Partai Demokrat mencium ada ketidakadilan dialami kadernya yang akan bertarung di daerah tersebut.

Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menjelaskan, partainya tidak akan diam menyikapi politisasi hukum yang menimpa kadernya, Syaharie Jaang, yang juga Wali Kota Samarinda. Menurut dia, Syaharie Jaang akan maju sebagai calon gubernur Kaltim berpasangan dengan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Namun, keduanya mendapatkan perlakuan tidak adil dengan dugaan politisasi.

“Pertama-tama, Jaang dipanggil parpol tertentu sampai delapan kali dan diminta agar wakilnya adalah kapolda, padahal wakilnya sudah ada. Tentu ini tidak baik. Kalau tidak, maka akan ada kasus hukum yang akan diangkat,” ungkap Hinca kepada wartawan usai rapat darurat yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu malam (3/1/2018).

Hinca melanjutkan, pada 25 Desember 2017 lalu, Jaang mendapat telepon dari Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin. “Ditanyakan apakah mungkin berpasangan lagi. Tentu Jaang menjawab tidak mungkin,” urainya.

Selanjutnya, pada 26 Desember, sudah ada laporan polisi ke Bareskrim Polri dengan terlapor Jaang. Kemudian, tanggal 27 Desember, sudah keluar surat untuk pemeriksaan tanggal 29 Desember. “Tapi Jaang tidak siap dan minta ditunda. Keluar lagi surat panggilan untuk tanggal 2 (Januari 2018). Kami hormati kasus itu dan kami siap mendampingi,” katanya.

Namun, kata dia, pendaftaran calon untuk Pilkada 2018 tinggal beberapa hari lagi.  Menurut Hinca, masalah tersebut sangat serius bagi Partai Demokrat pascareformasi ini. “Menurut kami, situasi ini melanggar asas keadilan. Kedua, ini merusak demokrasi. Silakan bertanding secara baik dalam pilkada,” katanya.

Editor: Azhar Azis