Rawan Godaan Korupsi, KPK Usul Gaji Kepala Daerah Ditambah

JAKARTA, iNews.id - Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa menyoroti rendahnya gaji kepala daerah. Hal itu dinilai tak sebanding dengan ongkos politik yang dikeluarkan saat Pilkada.

Menurut Cahya, hal itu pun menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik korupsi oleh kepala daerah. Sebab, godaan yang mengintai jauh lebih besar.

Banjir Bandang Thailand Tewaskan 162 Orang, Raja Terkaya di Dunia Menyumbang Rp51,9 Miliar

"Bahwa kalau gajinya sedikit, misalnya itu kan kira-kira Rp5,9 juta, memang ada tambahan-tambahan lain yang sah juga ada. Tetapi itu pun total sepertinya tidak akan cukup juga dengan godaan-godaan yang ada atau pun kesulitan, tapi anggaran yang sedikit," katanya dalam diskusi media bertajuk 'Praktik Baik Penugasan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Dari KPK' di ruang Media Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Rabu (4/6/2025).

Cahya menambahkan, tingginya minat seorang menjadi kepala daerah tentunya sangat aneh, padahal diketahui gajinya kecil. Fenomena ini pun patut dicurigai atas adanya motif lain di balik pencalonan.

Berapa Gaji Komeng di DPD? Segini Besarannya!

Untuk itu, ia menilai persoalan gaji ini merupakan tugas bagi pemerintah pusat untuk diperbaiki. Menurutnya selama biaya politik masih tinggi, celah untuk korupsi pun akan terus terbuka lebar.

Segini Besaran Gaji ke-13 PNS yang Mulai Cair Hari Ini

"Nah ini memang PR bagi pemerintah pusat juga untuk memikirkan bagaimana soal fasilitas dan gaji kepala daerah ini dan juga proses pemilihannya, karena kalau biaya politik masih tinggi itu akan problem terus," tuturnya.

Di samping itu, KPK khususnya deputi pencegahan telah menyusun sejumlah kajian, termasuk mendorong pembiayaan partai politik yang sempat diusulkan, yakni satu suara sah nasional dihargai Rp10.000.

"Kami dari KPK pun dari pencegahan sudah buat kajiannya, mohon tolong juga didorong juga terus, misalnya contoh yang per suara Rp10.000, yang dulu kita dorong untuk pembiayaan parpol, itu mungkin tolong bantu didorong lagi," ujarnya.

Sekadar informasi, pada 2024, KPK mendapat amanat dari pemerintah untuk menunjuk sejumlah pejabat di KPK sebagai Pj. Ada 5 pejabat KPK yang sempat menjadi kepala daerah, di antaranya:

1. Herda Helmijaya (Direktur PP LHKPN), sebagai Pj. Bupati Nagekeo NTT dan Kudus Jawa Tengah
2. Budi Waluya (Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat), sebagai Pj. Bupati Ciamis
3. Edi Suryanto (Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV), sebagai Pj. Wali Kota Pontianak
4. Yonathan Demme Tangdilintin (Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi), sebagai Pj. Bupati Mimika
5. Isnaini (Kepala Biro Keuangan) sebagai Pj. Bupati Bangka

Editor: Puti Aini Yasmin