Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Media Asing Singgung IKN, Bakal Jadi Kota Hantu
Advertisement . Scroll to see content

Rayu Warga Tak Mudik, Jokowi Akan Bagi Bansos ke 2,5 Juta Warga di DKI Jakarta

Kamis, 02 April 2020 - 11:38:00 WIB
Rayu Warga Tak Mudik, Jokowi Akan Bagi Bansos ke 2,5 Juta Warga di DKI Jakarta
Jokowi teleconference KTT G20 dari Istana Bogor (Foto: Biro Pers Sekretariat Negara)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Pemudik yang pulang ke kampung halaman menjadi persoalan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bantuan sosial diberikan untuk mencegah warga mudik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ada 2,5 juta warga yang akan diberikan dana bantuan sosial. Dia menyebut dana tersebut sudah siap untuk diberikan.

"Saya kira kemarin gubernur DKI juga sudah menyampaikan 3,6 juta perlu dimasukkan di dalam jaring pengaman sosial. Dan yang sudah diberikan oleh Provinsi DKI 1,1 juta. Artinya tinggal 2,5 juta yang perlu segera kita siapkan untuk dieksekusi di lapangan," kata Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan secara online, Kamis (2/4/2020).

Jokowi menuturkan skenario lain untuk mencegah warga bepergian juga harus disiapkan. Diantaranya dengan meyiapkan protokol kesehatan yang jelas.

"Saya kira pembatasan pergerakan orang. Yang kedua skenario jaga jarak yang aman. Ini sesuai dengan protokol kesehatan dengan kedisiplinan yang kuat, saya kira akan memberikan pengaruh yang besar terhadap jumlah yang positif Covid-19," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta semua jajarannya mengawasi warga yang melakukan mudik. Dia meminta pemudik ditetapkan sebagai ODP dan diisolasi.

"Saya ingin mendorong agar ada partisipasi di tingkat komunitas baik itu RW maupun RT sehingga pemudik yang pulang dari Jabodetabek bisa diberlakukan sebagai ODP sehingga harus jalankan isolasi mandiri," katanya.

Jokowi juga mengingatkan agar tiap desa bisa menggunakan dana desa sebagai jaring pengaman sosial din tengah pandemi virus Corona. Dia meminta agar ada pengawasan untuk penggunaan dana desa itu.

"Kemudian di hilir pengawasan dan pengendalian di level daerah utamanya di level kelurahan dan level desa sekarang ini saya lihat sudah mulai digerakkan oleh daerah dan mulai bergerak," katanya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut