Respons Jokowi soal Ganjar Dorong Hak Angket DPR Usut Kecurangan Pemilu

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi usulan Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo untuk menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Dia mengatakan usulan itu merupakan hak demokrasi.

"Ya itu hak demokrasi, gak apa-apa kan," kata Jokowi usai menghadiri acara Hari Pers Nasional 2024, di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Baca Juga

Pemberontak RSF Dituding Tutupi Skandal Genosida dengan Bakar dan Kubur Jenazah

Sebagaimana diberitakan, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya, yakni PDIP dan PPP, menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR. Dia mengatakan, indikasi kecurangan tersebut mesti diselidiki.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritik kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar di Jakarta, Senin (19/2/2024). 

Baca Juga

Anies Dukung Ganjar Suarakan Hak Angket DPR terkait Kecurangan Pemilu

Dia mengatakan, usulan kepada partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket di DPR telah disampaikan dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada Kamis (15/2/2024) lalu.  Dalam rapat itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.  

Dirinya juga mendorong PDIP dan PPP menggunakan hak angket di DPR untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan banyak lembaga negara. Menurutnya, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu. 

Baca Juga

Ganjar Dorong PDIP-PPP Gulirkan Hak Angket DPR soal Kecurangan Pemilu: Mesti Diselidiki

Dia mengatakan, dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan begitu saja oleh DPR.

“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” kata Ganjar.

Baca Juga

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Dinilai untuk Meredam Hak Angket Bansos di DPR

Editor: Rizky Agustian