Respons Kejagung soal Hanya Tom Lembong Eks Mendag yang Diadili Kasus Impor Gula

JAKARTA, iNews.id - Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mempertanyakan hanya dirinya mantan menteri perdagangan (mendag) yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Kejaksaan Agung (Kejagung) pun buka suara.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menjelaskan, kasus dugaan korupsi itu terjadi pada periode 2015-2016. Saat itu, Tom Lembong yang menjadi pejabat mendag. 

Baca Juga

Momen Horor Mesin Boeing Terlepas lalu Pesawat Kargo UPS Meledak, 14 Orang Tewas

“Dalam tempus delicti-nya itu 2015-2016, yang notabene yang bersangkutan adalah pejabatnya di situ. Yang kedua bahwa sekarang perkara itu sedang berproses di pengadilan, tentu fakta-fakta itu nanti akan dikaji, didalami, seperti apa,” kata Harli kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

Dia memastikan keterlibatan pihak-pihak lain pada perkara tersebut akan didalami. Begitu pula dengan kemungkinan keterlibatan mantan mendag lainnya.

Baca Juga

Pengacara Tom Lembong: Jaksa Tak Bisa Buktikan Aliran Dana 1 Rupiah pun!

“Kita ikuti saja bagaimana prosesnya, bagaimana fakta-fakta yang ada nanti dalam proses persidangan ini. Tentu kita harapkan semua terbuka,” jelas dia.

Sebelumnya, Tom Lembong menyatakan keberatan dengan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nota keberatan atau eksepsinya. Tom Lembong menyoroti tempus yang diusut terkait kasus dugaan korupsi impor gula.

Baca Juga

Tom Lembong Kecewa Didakwa Rugikan Negara Rp578 Miliar, Minta Jaksa Transparan

Awalnya, penasihat hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir menyatakan keberatannya terlebih dahulu.

"Di situ JPU menyatakan secara tegas bahwa tempus-nya itu adalah waktu di mana Pak Tom Lembong ini menjabat, yaitu periode 2015 dan 2016. Sedangkan majelis, ini kami sangat keberatan karena penyidikan ini harusnya 2015-2023," kata Ari di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Baca Juga

Tom Lembong Melawan usai Didakwa Rugikan Negara Rp578 Miliar, Ajukan Eksepsi

Selain itu, Ari juga menyatakan JPU dalam bantahannya tidak menjelaskan korelasi pasal yang didakwakan dengan pasal 14 UU Tipikor.

"Bagaimana bisa Pak Tom Lembong ini dinyatakan melanggar UU Tipikor, padahal dalam perbuatan melawan hukum yang didakwakan itu adakah UU Perlindungan Petani, itu adalah UU Perlindungan Pangan serta Permendag dan juga Permen 117," ucapnya.

Hal tersebut kemudian direspons Ketua Majelis Halim, Dennie Arsan Fatrika. Menurutnya, hal tersebut sudah disampaikan kubu Tom Lembong dalam eksepsinya.

"Untuk itu selanjutnya jawab menjawab kami rasa sudah cukup, selanjutnya giliran majelis akan menentukan sikap dalam suatu putusan. Bisa putusan akhir atau pun putusan sela ya," ujar Dennie.

Tiba giliran Tom Lembong untuk berbicara di ruang sidang. Dalam kesempatan tersebut, dia mempertanyakan kenapa hanya dirinya mantan mendag yang ditetapkan sebagai tersangka hingga menjadi terdakwa terkait impor gula.

"Kenapa hanya saya yang menjadi terdakwa bahkan tersangka? Saya juga merasa bahwa terlalu, tanggapannya JPU belum memperlihatkan sama sekali hubungan antara pelanggaran UU yang dituduhkan dengan tindak korupsi yang dituduhkan," tutur dia.

Pernyataan Tom Lembong tersebut ditanggapi ketua majelis hakim. Lagi-lagi, keberatan itu disebutkan sudah dimuat dalam eksepsi.

"Baik demikian, untuk memberikan kesempatan majelis hakim menentukan sikap menjatuhkan suatu putusan, akan disidangkan kembali akan dibuka pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025," ujar Dennie.

Editor: Rizky Agustian