Respons Komisi II DPR soal Wacana Jabar Dipecah Jadi 5 Provinsi

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi merespons wacana Jawa Barat (Jabar) dipecah menjadi lima provinsi. Dia menilai wacana tersebut tidak memiliki urgensi.

Dede mengaku tak mempersoalkan usulan tersebut. Namun, dia mengatakan 80 persen wilayah hasil pemekaran provinsi baru belum bisa mandiri.

Baca Juga

Israel Kesal Zohran Mamdani Terpilih sebagai Wali Kota Muslim Pertama New York City

"Jadi kalau usulan boleh-boleh saja nggak apa-apa semua mengusulkan. Tapi dari pemekaran provinsi yang ada saat ini pun yang belum bisa mandiri itu ya mungkin 80 persen," ujar Dede saat dihubungi, Rabu (25/6/2025).

Legislator asal Jabar itu meyakini Presiden Prabowo Subianto akan menaruh perhatian terhadap usulan pemekaran daerah. Apalagi, di tengah kondisi perekonomian negara yang mengalami pengetatan.

Baca Juga

Wacana Pemekaran Jawa Barat Jadi 5 Provinsi, Wamendagri: Perlu Kajian Cermat!

"Kenapa begitu? Karena membangun provinsi baru, berarti apa? Harus ada ibu kota baru, harus ada PNS baru, harus ada polda baru, harus ada kodam baru, pengadilan negeri, pengadilan tinggi daerah, dan seterusnya," kata Dede.

"Artinya apa? Itu yang membiayai pastikan DAK dan DAU, tidak langsung serta-merta dari anggaran daerah tersebut, karena anggaran daerah tersebut belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada," tambahnya.

Baca Juga

Bahas Perluasan Kota Cimahi, Gubernur Jabar Akan Kumpulkan Bupati dan Wali Kota