Respons Pemerintah, TP3 Siapkan Bukti Tewasnya 6 Laskar FPI Termasuk Pelanggaran HAM

Kamis, 11 Maret 2021 - 04:30:00 WIB

TP3 Laskar FPI menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/1/2021). (Foto: iNews.id/Riezky Maulana).

JAKARTA, iNews.id - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Laskar Front Pembela Islam (FPI) sedang menyusun data-data yang mendukung pembuktian insiden penembakan di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 yang menewaskan enam Laskar FPI termasuk pelanggaran HAM. Data-data pelanggaran HAM itu akan ditulis di dalam sebuah buku putih.

Ketua TP3 Abdullah Hehamahua mengatakan, penyusunan data itu merespons permintaan dari pemerintah agar TP3 dapat menunjukkan bukti kongkret bahwa insiden terbunuhnya enam laskar FPI merupakan pelanggaran HAM berat.

Baca Juga

Benarkah NATO Siap Hadapi Ancaman Perang Nuklir dengan Rusia?

"Data-data itu (bukti pelanggaran HAM berat banyak dan ditulis dalam bentuk buku putih sebanyak dua jilid ya," kata Hehamahua ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (10/3/2021).

Namun, Abdullah tidak menyebut kapan buku itu selesai disusun. Dia hanya menyatakan akan segera memberikan buku tersebut kepada beberapa pihak terkait jika telah rampung.

Baca Juga

Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Naik ke Penyidikan

"Kalau sudah rampung, segera diberikan ke semua pihak terkait," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (9/3/2021) pagi menerima TP3 Laskar FPI di Istana Kepresidenan Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, dalam pertemuan tersebut TP3 meminta agar kasus terbunuhnya enam Laskar FPI di KM 50 Tol Cikampek dibawa ke pengadilan HAM.

Baca Juga

HOT 5 iNews, Amien Rais Temui Jokowi Bahas Tewasnya 6 Laskar FPI dan Kapolri Berkunjung ke LDII

"Mereka meminta agar ini dibawa ke Pengandilan HAM karena pelanggaran HAM berat. Itu yang disampaikan kepada Presiden," katanya di Kantor Presiden, Selasa (9/3/2021).

Menurut Mahfud, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan telah meminta Komnas HAM bekerja secara independen. Dari hasil penyelidikan Komnas HAM terdapat empat rekomendasi yang telah disampaikan kepada Presiden Jokowi.