Respons Polri soal Gugatan MK terkait Syarat Pendidikan Polisi Minimal Harus S1

JAKARTA, iNews.id - Polri buka suara soal gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat penerimaan anggota kepolisian minimal lulusan Strata 1 atau S1. Korps Bhayangkara menunggu putusan MK. 

"Artinya semua ada mekanismenya dan itu menjadi hak konstitusi, kita tunggu saja di sini," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dikutip, Selasa (26/8/2025).

Baca Juga

Rusia Akan Uji Coba Senjara Nuklir jika Negara Lain Melakukannya

Dia mengakui harapan masyarakat terhadap Polri sangat tinggi. Namun, masukan seperti syarat minimal lulusan itu harus ditempuh secara konstitusi. 

Dia menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat. Sebab, hal itu merupakan upaya Polri menjadi lembaga yang modern.

Baca Juga

Polri Bongkar Jaringan Besar Judol Internasional, Tangkap Admin hingga Operator

"Di antaranya, menerima masukan-masukan dan segala menurut kajian-kajian yang memang ini menjadi tuntutan masyarakat," ujarnya. 

Diketahui, gugatan itu diajukan Leon Maulana Mirza Pasha dan Zidane Azharian Kemalpasha. Menurut mereka, polisi lulusan SMA sederajat memiliki pemahaman hukum minim atau bersumber daya manusia rendah.

Baca Juga

Keluarga Diplomat Muda Arya Daru Buka Suara, Minta Penyelidikan Diambil Alih Mabes Polri

Dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, persyaratan umum penerimaan Polri menetapkan pendidikan minimal bagi calon polisi adalah SMA atau sederajat. 

Baca Juga

Sejarah Hari Juang Polri yang Diperingati Korps Bhayangkara

Beleid itu dianggap para pemohon mengabaikan korelasi esensial antara latar belakang pendidikan dan kompetensi substantif yang diperlukan dalam menjalankan fungsi kepolisian secara profesional dan bertanggung jawab. 

Menurut para pemohon, fungsi kepolisian tidak lagi hanya bersifat fisik dan administratif, melainkan juga menuntut penguasaan keilmuan yang bersifat khusus seperti ilmu hukum, kriminologi, psikologi, sosiologi, teknologi informasi, hingga komunikasi publik sebagaimana dilakukan dalam pendidikan S1.

Baca Juga

Kapolri Pimpin Upacara Hari Juang Polri dan Resmikan Patung Pahlawan M. Yasin di Surabaya

Pemohon memandang bila Pasal 21 ayat (1) itu dipertahankan, maka bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab, Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 telah mengamanatkan peran kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Namun di lapangan, kata para pemohon, masih ditemukan ketidaktahuan terhadap norma-norma hukum acara pidana, ketidaktepatan menilai unsur-unsur tindak pidana, hingga kekeliruan prosedural yang berulang dilakukan polisi.

Editor: Rizky Agustian