Respons Pramono soal ASN Boleh WFA dan Jam Kerja Fleksibel: Jakarta Butuh Itu

JAKARTA, iNews.id - Gubernur Jakarta Pramono Anung merespons peraturan Menteri PAN-RB soal aparatur sipil negara (ASN) boleh work from anywhere (WFA) dan jam kerja fleksibel. Dia menyebut, aturan itu dibutuhkan bagi ASN di Jakarta.

Dia mengatakan kebijakan itu pernah diterapkan semasa dirinya menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Baca Juga

Thailand Terus Serang Kamboja meskipun Trump Klaim Gencatan Senjata

"Kalau saya kan sewaktu menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, saya termasuk menjalankan," ujar Pramono di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2025).

Dia mengatakan ASN di Jakarta mencapai lebih dari 62.000 orang. Menurutnya, kebijakan itu memang dibutuhkan di Jakarta.

Baca Juga

Aturan Baru Kementerian PANRB, ASN Bisa WFA dan Jam Kerja Fleksibel

"Karena di Jakarta itu ASN-nya hampir 62.000, sehingga dengan demikian pasti kalau memang bisa diterapkan di Jakarta dengan mudah akan kami terapkan. Karena menjadi kebutuhan," ucapnya.

Sebelumnya, aturan sistem kerja PNS yang fleksibel ini diatur melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah. Saat ini, aturan tersebut mulai disosialisasikan.

Baca Juga

Mulai Hari Ini ASN Boleh WFA! Berikut Ketentuannya

Baca Juga

Menhub Usul Perusahaan Swasta Juga Terapkan WFA Jelang Lebaran

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB Nanik Murwati mengatakan ASN tidak hanya dituntut bekerja profesional, tetapi juga harus menjaga motivasi dan produktivitas dalam menjalankan tugas-tugas kedinasannya.

"Karena itu, fleksibilitas kerja hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan kerja yang semakin dinamis," ujar Nanik di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Baca Juga

Lengkap, Ini Rincian Surat Edaran ASN Bisa WFA, WFO dan WFH Mulai 24 Maret

Dia berharap aturan itu menjadi payung regulasi bagi instansi pemerintah dalam menerapkan skema kerja yang fleksibel, baik dari sisi waktu maupun lokasi. Fleksibilitas kerja yang diatur mencakup kerja dari kantor, rumah, lokasi tertentu, serta pengaturan jam kerja dinamis sesuai kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas.

"Penerapan fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Justru sebaliknya, kita harapkan melalui kebijakan ini, ASN bisa bekerja lebih fokus, adaptif terhadap perkembangan, serta lebih seimbang dalam kehidupan," kata Nanik.

Editor: Rizky Agustian