Respons Wacana Pilkada Tanpa Wakil, Partai Perindo Minta Kewenangan Pimpinan Daerah Dipertegas

​JAKARTA, iNews.id - Dinamika politik lokal kerap diwarnai oleh disharmoni hubungan antara kepala daerah dan wakilnya yang berujung pada pecah kongsi di tengah masa jabatan. Persoalan ini memicu wacana di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghapus mekanisme pemilihan wakil kepala daerah secara langsung dalam satu paket.

​Usulan itu mengemuka melalui anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Kamis (30/07/26). Dia menyarankan agar wakil cukup ditunjuk oleh kepala daerah terpilih guna menghindari konflik kewenangan yang saat ini mendominasi 60 persen pemerintahan wilayah.

Baca Juga

Perkuat Ekonomi Kerakyatan, Pelantikan Pemuda Perindo Banten Fokus Berdayakan UMKM Muda

Merespons wacana tersebut, Partai Perindo menilai penghapusan posisi wakil tidak menyentuh akar persoalan sesungguhnya. Dia menegaskan, kelemahan mendasar justru terletak pada undang-undang yang belum mengatur porsi tugas kepemimpinan secara spesifik dan proporsional.

​“Masalah utamanya bukan pada keberadaan wakilnya, melainkan pada kelemahan undang-undang yang belum mengatur pembagian tugas secara tegas. Harus ada porsi kewenangan yang jelas agar tidak muncul kecemburuan politik dan konflik kewenangan saat memimpin," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam keterangannya, Rabu (12/8/26).

Baca Juga

Partai Perindo DKI Tuntaskan Struktur hingga DPRt, Siap Hadapi Verifikasi Faktual

​Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ini mengingatkan publik agar tidak melihat isu tersebut sekadar dari aspek efisiensi politik. Desain pencalonan berpasangan dalam regulasi awal sengaja diciptakan karena mempertimbangkan realitas birokrasi lokal yang kompleks.

​"Wacana Pilkada tanpa wakil daerah jangan hanya dilihat dari kacamata sempit efisiensi atau ketakutan akan konflik pecah kongsi. Undang-Undang Pilkada secara sadar mendesainnya sebagai sebuah pasangan karena besarnya beban tata kelola pemerintahan," ucapnya.

​Posisi wakil dinilai tidak boleh lagi dimaknai sebatas instrumen pendulang suara pada masa kampanye atau sekadar pembantu harian. Cakupan urusan pelayanan publik yang sangat luas membuat seorang kepala daerah mustahil mengeksekusi seluruh program pembangunan sendirian.

​"Beban urusan pemerintahan di daerah itu sangat masif, tidak mungkin ditangani sendirian, sehingga posisi wakil kepala daerah mutlak tetap dipertahankan. Yang harus kita dorong sekarang adalah merevisi UU Pemda untuk mengunci dan mempertegas kewenangan wakil kepala daerah, bukan malah menghapusnya," tuturnya.

​Regulasi yang definitif terkait porsi wewenang diyakini mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas roda pemerintahan lokal hingga akhir masa jabatan. 

Dengan demikian, reformasi aturan pemilu dapat lebih difokuskan pada penguatan kelembagaan alih-alih memangkas instrumen negara yang sudah esensial.

Editor: Aditya Pratama