Revisi KUHAP Mulai Dibahas, Ini 10 Substansi Pokok Baru yang Dimuat

JAKARTA, iNews.id - Komisi III DPR bersama pemerintah telah resmi memulai pembahasan revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Rapat Kerja, Selasa (8/7/2025). Setidaknya, revisi KUHAP memuat sebanyak 334 pasal.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut, substansi pokok baru turut dimuat. Substansi yang dimaksud dimulai dari penyesuaian terhadap Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) baru, hingga penyesuaian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Kamboja: Jet Tempur F-16 Thailand Jatuhkan 40 Bom saat Negosiasi Berlangsung!

"RUU KUHAP ini memuat 334 pasal, terdapat beberapa substansi pokok baru," kata Habiburokhman.

Berikut 10 substansi pokok baru yang disebut Habiburokhman:

Dasco Sebut RUU Perampasan Aset bakal Dibahas setelah Revisi KUHAP Rampung

1. Penyesuaian dengan nilai-nilai KUHP baru yakni restoratif, rehabilitatif, dan restitutif.

2. Penguatan hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi.

3. Penguatan peran advokat untuk menjamin keseimbangan dalam sistem peradilan pidana.

4. Pengaturan mengenai perlindungan hak perempuan, hak disabilitas, dan hak kaum melanjut usia.

5. Perbaikan pengaturan terkait mengenai mekanisme upaya paksa dan pelaksanaan kewenangan yang efektif, efisien, akuntabel, berdasarkan prinsip perlindungan HAM dan due process of law.

6. Pengaturan yang lebih komprehensif tentang upaya hukum.

7. Penguatan terhadap asas filosofi hukum acara pidana yang didasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, yaitu dengan menguatkan prinsip check and balances maupun pengawasan berimbang.

8. Penyesuaian dengan perkembangan hukum yang sesuai dengan Konvensi Antikekerasan Hak Politik dan Sosial UNCAC dan peraturan perundang-undangan terkait HAM, perlindungan saksi dan korban, dan perkembangan dalam mekanisme peradilan.

9. Upaya modernisasi hukum acara yang lebih mengedepankan prinsip cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel, termasuk pemanfaatan teknologi informasi.

10. Revitalisasi hubungan antara penyidik dan penuntut umum melalui pola koordinasi yang lebih baik dan setara.

Habiburokhman menyebut, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) akan dilakukan hingga 23 Juli 2025. Mereka berkomitmen akan melakukan rapat kerja secara menyeluruh untuk menuntaskan pembahasan RUU tersebut.

"Rabu 9 Juli 2025 sampai Rabu 23 Juli 2025 kita langsung Rapat Panitia Kerja membahas DIM. Pokoknya selama hari kerja ini Pak, sampai habis masa sidang kita terus, kita maraton pak," ujar Habiburokhman.

Editor: Reza Fajri