Revisi UU Wantimpres: Nama Diubah Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Tak Terbatas

JAKARTA, iNews.id - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengungkap substansi revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Salah satunya, mengubah nomenklatur alias nama lembaga menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

"Perubahan yang ada di dalam sini itu hanya terkait soal pertama menyangkut soal perubahan nomenklatur, yang tadinya itu Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Baca Juga

4 Motif AS Bangun Pangkalan Militer di dekat Gaza, Salah Satunya Persiapan untuk Pasukan Stabilisasi

Dia mengatakan, perubahan nama didasari atas aspirasi dan keinginan seluruh fraksi di DPR. Dia menegaskan fungsi kelembagaan Wantimpres tak berubah.

Substansi selanjutnya, kata dia, menyangkut jumlah keanggotaan. Menurutnya, jumlah anggota DPA menjadi tak terbatas dan menyesuaikan kebutuhan presiden.

Baca Juga

DPR Mau Bentuk Pansus untuk Ungkap Skandal Mark Up Impor Beras Rp2,7 Triliun

"Kalau di UU lama anggota Wantimpres itu kan cuma delapan (orang), sekarang diserahkan kepada presiden, disesuaikan dengan kebutuhannya untuk bisa mendapatkan orang-orang terbaik yang bisa memberikan pertimbangan terbaik kepada presiden," tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, revisi UU tersebut juga akan mengatur syarat menjadi anggota DPA.

Baca Juga

PKS Usul Pimpinan DPR Diwakili Semua Parpol, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

"Cuma itu saja menyangkut soal kelembagaan, nanti Wantimpres itu statusnya sebagai pejabat negara," kata dia.

Diketahui, Baleg DPR menyetujui revisi UU Wantimpres menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan tercapai usai Baleg DPR menggelar rapat pengambilan keputusan, Selasa (9/7/2024).

Baca Juga

Pansus Angket Haji DPR Bakal Panggil KPK, Usut Kejanggalan Pengalihan Kuota

Dalam rapat itu, seluruh fraksi di DPR telah menyetujui RUU itu dibawa ke rapat paripurna untuk disepakati menjadi RUU usul inisiatif DPR.

"Dengan demikian sembilan fraksi semua menyetujui Rancangan UU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 menjadi draf usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Baca Juga

DPR Sahkan RAPBN dan RKP 2025, Beri Prabowo Kelonggaran Jalankan Visi-Misi

RUU Dewan Pertimbangan Presiden disetujui menjadi usul inisiatif DPR usai mendengarkan pandangan dari sembilan fraksi. Draf RUU itu akan diserahkan ke pemerintah untuk dibahas bersama.

"Untuk itu minta persetujuan kepada bapak ibu sekalian apakah draf ini bisa kita teruskan untuk dibahas di tingkat selanjutnya, diproses, setuju ya?" tanya Supratman.

"Setuju," seru peserta rapat yang langsung disambut ketok palu Supratman sebagai tanda kesepakatan.

Editor: Rizky Agustian