Ribuan E-KTP Tercecer Bisa Berdampak Persoalan Serius

Kurnia Illahi ยท Selasa, 29 Mei 2018 - 09:34 WIB
Ribuan E-KTP Tercecer Bisa Berdampak Persoalan Serius

Ilustrasi, Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). (Foto: Koran Sindo).

JAKARTA, iNews.id - Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) mahal dan harus diperlakukan dengan seksama penuh kehati-hatian. Selain mahal, data kependudukan juga terkait keamanan negara dan warganya.

Negara bisa digugat karena terbukti banyak data-data warganya yang tercecer. Maka itu persoalan e-KTP yang tercecer di Bogor, Jawa Barat menjadi  persoalan serius dan besar.

"Karena melanggar UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, yang dikutip, Selasa (29/5/2018) dari akun Twitter @MardaniAliSera.

Menurutnya, investigasi menyeluruh bisa dilakukan jika DPR melihat kejanggalan, kecurigaan akan banyaknya e-KTP rusak ganda di daerah pilkada seperti Bekasi. Investigasi bisa dilakukan melalui panitia khusus (pansus).

"Masih tentang kelalaian Mendagri sehingga mengakibatkan ada kasus ribuan e-KTP yang tercecer. Dan ada lebih dari 805 ribuan e-KTP rusak yang ditemukan di gudang aset Kemendagri, Bogor," ucapnya.

BACA JUGA:

Polisi Dalami Temuan KTP Berserakan di Bogor, Ini Hasilnya

Ini Alasan Dirjen Dukcapil Tak Langsung Musnahkan E-KTP yang Rusak

Mendagri, Tjahjo Kumolo sendiri memastikan akan memutasi staf dan pejabat di lingkungan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) akibat temuan e-KTP yang tercecer di pertigaan Salabenda, Kecamatan Kemang, Bogor, Jawa Barat.

Temuan warga tersebut tak hanya membuat heboh di media sosial (medsos). Muncul spekulasi e-KTP tersebut rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik pada Pemilu 2019 mendatang. Namun, Tjahjo membantah tudingan tersebut.

Menurutnya, peristiwa itu murni keteledoran jajarannya di Kemendagri. Karenanya, Tjahjo mengancam akan melakukan mutasi besar-besaran.

“Kami akan melakukan perombakan besar-besaran. Mutasi untuk meningkatkan disiplin. Sudah 100 pejabat akan dimutasi,” katanya di Jakarta, Senin (28/5/2018).


Editor : Kurnia Illahi