Rieke Diah Pitaloka: Badak Punya Hak Asasi Tidak Dipindahkan dari Habitatnya di Ujung Kulon
Menurut Rieke, penetapan WUP di sekitar kawasan konservasi perlu ditelusuri untuk memastikan kebijakan tersebut tidak mengancam lingkungan, kehidupan nelayan, maupun masyarakat adat.
Dia menjelaskan, status WUP tidak otomatis berarti pemerintah telah memberikan izin eksplorasi atau operasi pertambangan. Namun, penetapan tersebut dapat menjadi dasar bagi penentuan wilayah izin usaha pertambangan.
“Juga mohon ditelusuri juga, kita sama-sama nih. Kalau dibilang kerja sama, mari kita kerja sama, telusuri. WUP itu untuk siapa? Begitu. Dan bagaimana tata cara penentuannya?,” katanya.
Rieke meminta pemerintah melakukan audit terbuka terhadap keputusan Menteri ESDM tersebut. Dia juga mendesak pemerintah membuka peta digital dan dasar ilmiah yang digunakan dalam penetapan wilayah pertambangan.
Menurutnya, data tersebut perlu dibandingkan dengan batas kawasan konservasi, tata ruang laut, wilayah tangkap nelayan, serta ruang hidup masyarakat lokal dan adat.