Roy Suryo Cs Tegaskan Kasus Silfester Belum Kedaluwarsa: Nanti Baru 2035

JAKARTA, iNews.id - Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, membantah klaim pengacara Silfester Matutina, Zevrijn Boy terkait penuntutan kliennya telah kedaluwarsa. Dia menegaskan, tenggat kedaluwarsa penuntutan Silfester yakni 16 tahun.

Khozinuddin menyatakan penafsiran pasal KUHP jangan sebatas pada gramatikal. Dia mengatakan, pasal-pasal tersebut harus ditafsirkan secara sistematis.

Baca Juga

Tak Ingin Memiliki Pesaing, Israel Cegah 3 Negara Arab Memiliki Jet Siluman F-35

"Menafsirkan sebuah pasal itu harus sistematis, jangan secara gramatikal saja. Benar tadi ada penjelasan gramatikal tapi harus sistematis," ujar Khozinuddin dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Desakan Eksekusi Silfester Vs Kasus Roy Cs di iNews, Selasa (14/10/2025).

Dia mengatakan, kedaluwarsa kasus diatur dalam Pasal 84 ayat (2) junco Pasal 78 KUHP. Menurut dia, Pasal 78 KUHP mengatur tentang kedaluwarsa penuntutan berikut layer-layernya.

Baca Juga

Kejagung Tegaskan bakal Eksekusi Silfester Matutina, Kapan?

"Kalau dia kurang dari 3 tahun, maksimum pasal penuntutannya itu 6 tahun maksimumnya. Kalau dia lebih dari 3 tahun, pasalnya tuntutan maksimumnya, bukan dituntut di pengadilannya, itu adalah 12 tahun," tutur dia.

Dia mengatakan, Silfester divonis 1,5 tahun atas kasus fitnah terhadap Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) dan inkrah pada 2019 lalu. Vonis itu dijatuhkan atas tuntutan Pasal 311 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara.

Baca Juga

DE JURE Desak Kejaksaan Segera Eksekusi Silfester Matutina, Singgung Gagalnya Tugas Komisi Pengawasan

Baca Juga

Kejaksaan Dinilai Tak Serius Eksekusi Silfester Matutina, DE JURE: Saling Lempar Tanggung Jawab

Sehingga, kata dia, masa kedaluwarsa perkara Silfester semestinya yakni 12 tahun.

Dia maksud layer kedua 3 tahun, berarti yang 3 tahun itu maksimum kedaluwarsa penuntutannya adalah 12 tahun," tutur dia.

Baca Juga

Kejaksaan Akan Ambil Langkah Tegas terkait Eksekusi Terpidana Silfester Matutina

Khozinuddin menjelaskan, Pasal 84 ayat (2) KUHP mengatur kedaluwarsa penuntutan ditambah satu per tiga. Dia mengatakan, kedaluwarsa penuntutan Pasal 311 KUHP ditambah satu per tiga totalnya yakni 16 tahun.

"Nanti kalau Silfester tahun 2035 ketemu di sini, baru dia menyesatkan," kata dia.

Sebelumnya, Zevrijn mengutip Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berbunyi, "tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga."

Menurut dia, Silfester dituntut 2 tahun penjara atas perkara tersebut. Sehingga, penuntutan Silfester sudah kedaluwarsa karena telah berlalu selama 3 tahun.

"Dalam kasus Silfester itu, penuntutan pidana itu 2 tahun, tambah dengan satu per tiga, berarti tidak sampai 3 tahun. Artinya sudah kedaluwarsa," ujar Zevrijn dalam Rakyat Bersuara.

Editor: Rizky Agustian