RTK: Peluang Jokowi Menang di 2019 Masih Fifty-Fifty

JAKARTA, iNews.id – Hasil survei oleh lembaga riset Roda Tiga Konsultan (RTK) menunjukkan, publik di Tanah Air tidak mempermasalahkan adanya Gerakan Ganti Presiden 2019 atau lebih dikenal dengan tagar #2019GantiPresiden.

Direktur Riset RTK Rikola Fedri menuturkan, masyarakat yang setuju dengan gerakan tersebut lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak setuju. Berdasarkan data yang dihimpun lembaganya, sebanyak 38,3 persen publik mengaku setuju dengan #2019GantiPresiden, sedangkan 36,8 persen publik menyatakan tidak setuju.

Apakah Wali Kota Muslim Pertama New York City Zohran Mamdani Pro-LGBT?

“Artinya, peluang Jokowi (Joko Widodo) untuk menang di Pemilu 2019 nanti masih fifty-fifty (50:50). Ini semua tergantung pada kemampuan Jokowi menyelesaikan permasalahan yang saat ini dihadapi,” kata Riko—sapaan Rikola Fedri—saat memaparkan hasil survei RTK di Mandailing Cafe, Lebak Bulus, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Dia menuturkan, responden yang menyatakan setuju dengan Gerakan Ganti Presiden 2019 pada umumnya adalah pemilih partai opisisi. Hasil survei RTK mengungkap, jumlah pemilih Partai Gerindra yang setuju dengan gerakan itu mencapai 82,4 persen, sedangkan pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 66,7 persen.

“Akan tetapi, ada juga (pendukung Gerakan Ganti Presiden 2019) yang berasal dari partai koalisi pendukung pemerintah seperti Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN),” ucapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun RTK, pemilih Partai Golkar yang setuju #2019GantiPresiden sebanyak 42,6 persen, PPP sebesar 43,2 persen, dan PAN sebanyak 65,4 persen. Sementara, saat ditanya siapa tokoh yang dianggap layak menggantikan Jokowi di Pilpres 2019, mayoritas responden yang setuju dengan gerakan itu menjatuhkan pilihannya kepada Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menyikapi hasil survei tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan, munculnya Gerakan Ganti Presiden 2019 disebabkan banyak publik yang menilai pemerintah saat ini tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi negara.

“Ya, itu terbukti. Coba aja ini dollar (AS) semakin tinggi, buat nilai tukar rupiah semakin melemah. Publik merasa ini harus benar-benar diganti presidennya. Bahkan, kalau dollar sudah menyentuh Rp15.000 ribu, enggak perlu sampai 2019 lah,” kata Ferry.

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eva Sundari berpendapat, isu ganti presiden sekarang ini kerap kali dipropagandakan, dikampanyekan, dan bahkan dipublikasi untuk dijadikan domain diskusi publik.

“Ini sebenarnya, antara realitas dan persepi itu, ternyata lebih powerfull persepsi dengan peran media yang sering muat, sering ngangkat jadi isu utama. Nah, itu bagian dari kampanye ganti presiden. Kan itu curi start (kampanye) sebenarnya,” kata Eva.

Kendati demikian, menurut dia, PDIP bersama koalisi pendukung pemerintah sampai saat ini terus fokus menuntaskan semua janji-janji pemerintahan Jokowi-JK melaksanakan program kerjanya.

Editor: Ahmad Islamy Jamil