Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Periksa Anak Gubernur Kalbar, KPK Usut Aliran Dana Kasus Proyek Jalan di Mempawah
Advertisement . Scroll to see content

Saran Pimpinan KPK agar Parpol Sehat: Perbaiki Sistem Pendanaan

Rabu, 24 Maret 2021 - 15:59:00 WIB
Saran Pimpinan KPK agar Parpol Sehat: Perbaiki Sistem Pendanaan
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Foto: Antara/Aditya Pradana Putra).
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan beberapa hal kepada Pemerintah agar partai politik bisa dianggap sehat. Salah satunya perbaikan soal pendanaan Parpol.

"Di antaranya, misalnya tentang KPK telah memberikan usulan tentang pendanaan parpol. Salah satu dari sistem parpol yang berintegritas adalah dari sisi pendanaan," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam diskusi daring, Rabu (24/3/2021).

Ghufron mengatakan dengan perbaikan pendanaan Parpol harapannya tidak ada tindak pidana korupsi dari politik. Ghufron menjelaskan pendanaan Parpol yang selama ini masih senilai Rp108 dan KPK sudah mengusulkan sejak 2018 menjadi Rp1.000 per suara. 

"Harapannya apa? Parpol yang mandiri, yang kemudian sehat secara pendanaan, harapannya juga sehat dalam kemudian mengkader parpolnya. Kalau dari sisi kemanusiaan, orang yang perutnya lapar tentu kemudian tingkahnya bisa anarki," kata Ghufron.

"Harapannya sekali lagi, kalau perutnya manusia itu sehat, maka mudah-mudahan kemudian pikirannya benar. Begitupun parpol, kalau parpol sehat, setidak-tidaknya dari sisi ekonomi dia sudah mulai cukup, maka harapannya tidak melakukan perbuatan perbuatan anarki. Logikanya begitu. Itu dari sisi pendanaan," ujar.

KPK juga mengusulkan agar ada proses demokratisasi di Parpol itu sendiri. Harapannya tingkat internal masing-masing parpol itu juga kemudian menegakkan demokratisasi secara lebih sehat. 

"Kami tapi juga mempersoalkan adanya kemauan adanya transparan dan akuntabel. Kalau kemudian negara memberikan subsidi yang lebih kepada parpol, maka parpol sebagai pengelola keuangan negara maka kemudian harus transparan dan juga akuntabel atas pembelanjaan apa yang menjadi yang disubsidi atau diberi insentif dari negara," tuturnya.

Editor: Ibnu Hariyanto

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut