Satgas PKH Buka Peluang Jerat Perusahaan Lain Penyebab Banjir dan Longsor Sumatra

JAKARTA, iNews.id - Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) membuka peluang menambah jumlah perusahaan yang akan dicabut izinnya terkait dugaan penyebab bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak mengatakan, pendalaman pelanggaran lingkungan masih terus berjalan dan tidak berhenti terhadap 28 perusahaan yang telah dicabut izinnya.

Baca Juga

Trump: Kanada, Greenland, dan Venezuela Jadi 3 Negara Bagian Baru AS

Dia menambahkan, sepanjang ditemukan adanya pelanggaran dan terbukti berdampak menimbulkan bencana, perusahaan tersebut juga akan dicabut izinnya hingga proses pidana. 

"Jadi, siapa pun subjek hukum yang melakukan aktivitas bisnis di kawasan hutan yang melanggar ketentuan dan secara investigatif ada data yang ditemukan Satgas, tentu akan ada penindakan," ucap Barita dalam konferensi pers, Selasa (27/1/2026).

Baca Juga

Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Biang Kerok Bencana Sumatra, Selanjutnya Apa?

"Tidak terbatas pada 28 perusahaan, tapi baru 28 karena inilah yang capaian yang baru dilakukan. Karena Satgas ini baru dibentuk 21 Januari 2025," katanya.

Barita mengungkapkan, saat ini Satgas PKH juga sedang mendata perbuatan melawan hukum dari 28 perusahaan yang telah dicabut izin untuk dikenakan sanksi pidana.

Baca Juga

Izin PT Toba Pulp Lestari Dicabut Imbas Bencana Sumatra