Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf, DPR Puji soal Pemberantasan Kasus Narkoba

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin genap satu tahun menggerakan roda pemerintahan. Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Sahroni pun ikut memberikan beberapa catatan di bidang penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut dia, banyak pencapaian yang diraih di periode kedua Jokowi ini. Misalnya saja, pemberantasan narkoba kelas kakap.

Bos Intelijen AS: Rusia Tak Mampu Taklukkan Ukraina, Apalagi Menginvasi Eropa!

Namun, ada juga hal-hal di bidang hukum dan HAM yang menuai kritik. “Secara garis besar, kami di parlemen tentunya melihat ada banyak catatan maupun pencapaian yang berhasil diraih pemerintah selama satu tahun ini, misalnya, terkait pengungkapan dan pemberantasan kasus narkoba oleh kepolisian,” kata Sahroni saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).

Bendahara Umum Partai Nasdem ini menyebutkan, selama satu tahun belakangan ini, polisi telah menunjukkan kinerjanya dengan berhasil mengungkap 29.000 kasus narkoba. Tentu ini menjadi bagian dari keberhasilan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Demo Mahasiswa Setahun Jokowi-Ma'ruf Tak Dapat STTP, Ini Alasan Polisi

"Banyak sindikat narkoba internasional yang ditangkap dan upaya pengungkapan ini tidak terhenti karena adanya pandemi. Ini membuktikan bahwa kepolisian dan pemerintah tidak main-main soal ini,” ujar Sahroni.

Legislator asal Tanjung Priok, Jakarta Utara ini menambahkan, dalam kondisi Covid-19 saat ini, pemerintahan Jokowi menghadapi banyak hambatan. Namun, hingga saat ini, situasi keamanan di dalam negeri masih terjaga, di mana angka kriminalitas tidak sebanyak negara lain.

“Ini tentunya sangat kita apresiasi, karena di negara lain, adanya pandemi bikin kriminalitas dan kejahatan meningkat tajam, namun kita lihat di indonesia, kepolisian berhasil menjaga keamanan hingga situasi tetap kondusif,” ujarnya.

Meski begitu, Sahroni tidak menampik dalam satu tahun terakhir ini, ada juga beberapa aturan terkait hukum dan HAM yang menuai kontroversi dan kritikan publik. Namun, kritikan itu menjadi hal yang lumrah dalam demokrasi dan bahkan, perlu dihargai.

“Itu tidak apa-apa. Dalam demokrasi, kritik dan masukan untuk pemerintah itu hal yang normal dan justru harus kita hargai. Kami di Komisi III siap bekerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan kinerja di bidang kumham dan akan selalu mendengar aspirasi masyarakat,” tuturnya.

Editor: Ranto Rajagukguk