Sebut PSBB Tak Konsisten, ICMI Minta Pemerintah Tak Terburu-buru Terapkan New Normal

JAKARTA, iNews.id - Banyak pihak mendesak pemerintah tidak terburu-buru menerapkan tatanan normal baru alias new normal di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie termasuk salah satunya.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini menilai, penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saja masih belum bisa dilaksanakan secara konsisten. Untuk itu, melalui ICMI, Jimly menyerukan kepada Pemerintah agar tidak terburu-buru menerapkan normal baru.

Baca Juga

Trump Klaim AS Dapat Berperang Selamanya dengan Amunisi Hampir Tak Terbatas

"Mengingat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saja masih belum dilaksanakan secara konsisten, baik dari penegakannya maupun kedisiplinan masyarakat, pemberlakuan new normal masih perlu waktu," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (31/5/2020).

Jika mengacu standar Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), menurut Jimly, Indonesia masih pada tahap kondisi penyebaran virus yang meningkat. Sementara sampai saat ini, obat untuk penyakit menular virus corona 2019 (Corona Virus Disease 2019/Covid-19) belum juga ditemukan.

Baca Juga

Jelang New Normal Covid-19, MUI Minta Pemerintah Perbanyak Tempat Salat Jumat

Mantan ketua Mahkamah Konsitusi (MK) ini mengatakan pemberlakuan normal baru (new normal) mesti diikuti kepatuhan pada protokol kesehatan Covid-19 secara konsisten dilaksanakan semua komponen bangsa. "Pemberlakuan normal baru (new normal) dengan kedisiplinan yang longgar dikhawatirkan dapat membuat penyebaran virus lebih parah karena dibukanya pusat kegiatan publik," ujarnya.

Sebelum menerapkan normal baru, Jimly berharap, pemerintah perlu terlebih dulu memfasilitasi Lembaga Penelitian agar mampu mengidentifikasi jenis virus di wilayah Indonesia dan mengupayakan semaksimal mungkin menghasilkan vaksin sendiri. ICMI mendorong agar fasilitas memadai dapat diberikan bagi seluruh tenaga kesehatan dalam menangani pandemi Covid-19.

Baca Juga

Jubir Covid-19: New Normal Bukan Euforia Pembebasan

Kemudian, ICMI meminta pemerintah melakukan normal baru secara bertahap sesuai kondisi daerah terkena dampak COVID-19, dimulai dari daerah zona hijau dengan tetap memberlakukan PSBB secara konsisten.

Menurut Jimly, perlu juga diadakan sosialisasi konsep, model, maksud dan tujuan normal baru sehingga pemerintah memiliki pertimbangan dan perhitungan yang cermat dan terukur mengenai pemberlakuan new normal.

Baca Juga

New Normal Covid-19, Kemenag Atur Akad Nikah di Rumah Ibadah Tak Lebih dari 30 Orang

"Jangan sampai justru menimbulkan masalah baru, dengan penyebaran Covid-19 yang makin tak terkendali," kata Jimly.

Untuk daerah zona hijau, ICMI meminta kepada pemerintah agar mengaktifkan lagi tempat-tempat beribadah umat beragamanya sebagai sendi penting bagi masyarakat sesuai Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun dalam seruan ICMI nomor 018/ICMI/Rek/V/2020 itu, setiap kebijakan apapun yang menyangkut pandemi COVID-19 harus tetap dilakukan berdasarkan hasil kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Dengan mempertimbangkan keselamatan dan kemaslahatan warga negara. Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea keempat dicantumkan: Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berdasarkan Pasal 28A UUD 1945 berbunyi: 'Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan kehidupannya'," tuturnya.

Editor: Djibril Muhammad