Sedang Diinvestigasi, Kemendagri Minta Istilah Desa Siluman Tak Dipakai

Wildan Catra Mulia, Cornelia Zenia ยท Selasa, 12 November 2019 - 16:38 WIB
Sedang Diinvestigasi, Kemendagri Minta Istilah Desa Siluman Tak Dipakai

Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri Nata Irawan. (Foto: iNews.id/Cornelia Zenia).

JAKARTA, iNews.idKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta istilah desa fiktif atau desa hantu maupun siluman tidak digunakan lagi. Tim investigasi Kemendagri sedang bekerja di lapangan untuk mengecek keberadaan desa tersebut.

Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri Nata Irawan menuturkan, yang dimaksud desa fiktif sesungguhnya desa tersebut ada, namun sedang dalam perbaikan administrasi. Kemendagri dan kementerian terkait lainnya tidak menggunakan istilah tersebut.

"Kita sepakat mengatakan persoalan istilah desa fiktif jangan ada kalimat seperti itu lagi. Desa siluman, sebaiknya tidak, desa itu adalah desa yang sedang perbaikan administrasi, nanti kita lihat di lapangan seperti apa," kata Nata di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

BACA JUGA: Ada 15 Dana Siluman, Wamendes: Program Dana Desa Jalan Terus

Nata menerangkan, keberadaan desa tersebut masih baru. Kemendagri akan menginvestigasi apakah pada desa tersebut ada penduduknya atau tidak. Nanti setelah tim bekerja akan diketahui kejelasannya.

Menurut dia, tim investigasi Kemendagri kini sedang menelusuri desa yang disebut “fiktif” tersebut di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Ada lima desa yang sedang ditelusuri.

"Sampai hari ini kami belum mengeluarkan statement karena tim kami masih ada di lima desa di Konawe. Hasilnya nanti tentu kita akan publikasikan melalui mekanisme puspen (pusat penerangan) dan terakhir menteri dalam negeri," kata Nata.

Dia memperkirakan tim gabungan Kemendagri yang terdiri atas inspektorat jenderal, direktorat jenderal administrasi wilayah, dan tim direktorat jenderal pemerintahan desa selesai melakukan investigasi tersebut pada Jumat (15/11/2019). Namun, hal tersebut mesti dilaporkan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Jumat (15/11) mudah mudahan mereka pulang saya lapor pak menteri, nanti arahannya dari dia kan data pemerintah nggak boleh beda beda harus sama," katanya.


Editor : Zen Teguh