Sederet Capaian Kementerian PANRB 2025, Dorong Transformasi Digital Pemerintah

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat melalui berbagai inovasi untuk kemudahan dan peningkatan kualitas layanan.

Transformasi digital pemerintah juga menjadi fokus utama dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan melayani.

Baca Juga

Drone Ukraina Bantai 24 Warga Sipil Kherson saat Rayakan Tahun Baru, Rusia Kecam Bungkamnya Barat

“Pendekatan citizen-centric menjadi fondasi utama transformasi ini, dengan pendekatan baru melalui layanan publik multikanal serta integrasi layanan digital untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan apa pun, kapan pun, dan dimana pun,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Menteri Rini menjelaskan, dalam satu tahun terakhir, telah dibentuk 75 Mal Pelayanan Publik (MPP) baru. Secara kumulatif 305 MPP telah beroperasi di seluruh Indonesia atau sekitar 60 persen kabupaten/kota, dengan rata-rata 155 jenis layanan terintegrasi dalam satu lokasi.

Layanan publik digital juga terus diperkuat, dengan penyederhanaan proses dan kemudahan menjadi fokus utama. Salah satu contoh nyata adalah layanan perizinan tenaga kesehatan kini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 jam, jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya yang memerlukan waktu hingga 14 hari kerja.

Inovasi ini merupakan salah satu fitur dii Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN), yang hingga saat ini telah diimplementasikan di 199 daerah dengan jumlah penerima manfaat layanan mencapai 184.802 orang.

Kemudahan akses pelayanan publik ini juga sejalan dengan peningkatan kepuasan masyarakat. Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2024, skor IKM mencapai nilai 88,9 (kategori Sangat Baik). Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan melibatkan 7 juta pengguna layanan sebagai responden.

Kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat juga turut meningkat. Terbukti dari nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada 2024 yang mencapai nilai 4,02 (kategori A-/Sangat Baik) dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 3,93.

“Pemerintah saat ini tengah mengembangkan layanan multikanal (omnichannel) dan layanan publik berbasis siklus manusia (human-centered public services), serta mendorong perbaikan layanan prioritas dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi seperti layanan kebandarudaraan, perumahan, dan layanan ekonomi strategis lainnya,” ujar Menteri Rini.