JAKARTA, iNews.id - Rencana ekspansi tambang nikel di kawasan khusus wisata Raja Ampat memicu kekhawatiran berbagai pihak. Keresahan ini juga dirasakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan kegiatan industri ekstraktif di kawasan sensitif seperti Raja Ampat harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.
Baca Juga
Sosok Paul Biya, Presiden Tertua di Dunia Berumur 92 Tahun yang Berkuasa Lagi untuk Periode 8
“Setiap kegiatan pembangunan di kawasan ini harus berpijak pada prinsip kehati-hatian, menghormati ekosistem, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian,” ujar Widiyanti keterangan resminya, Rabu (4/6/2025).
Raja Ampat, yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia, menyandang berbagai status konservasi strategis.
Baca Juga
10 Destinasi Wisata Favorit Sentul untuk Liburan Keluarga di Libur Idul Adha 2025: Pilihan Seru dan Ramah Anak
Wilayah ini bukan hanya UNESCO Global Geopark (UGGp), tetapi juga Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan jantung segitiga terumbu karang dunia. Maka itu, rencana pertambangan nikel yang berlokasi tak jauh dari area konservasi menimbulkan kekhawatiran akan dampak ekologis dan sosial jangka panjang.
Menurut Widiyanti, Kemenpar mendukung evaluasi menyeluruh terhadap perizinan tambang di kawasan sensitif seperti Raja Ampat. Dia menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dan koordinasi antar kementerian agar kebijakan pembangunan tidak mengorbankan kelestarian alam maupun potensi wisata.
Baca Juga
Mitos di Lokasi Wisata Bersejarah, Misteri Perempuan Berbaju Merah Penghuni Kawasan Candi Songgoriti
“Kami siap menyuplai data dan masukan berbasis perencanaan pariwisata serta pengalaman di lapangan. Peran masyarakat lokal sebagai penjaga kawasan harus diperkuat. Kami percaya kekuatan masa depan Raja Ampat ada pada laut, budaya, dan manusianya,” ujar Menpar.
Baca Juga
Pacu Wisata Halmahera Timur, Legislator Partai Perindo Sufarddin Minta Pemkab Perbaiki Infrastruktur
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu juga turut menyoroti keterbatasan kewenangan daerah dalam mengontrol aktivitas pertambangan. Dia berharap pemerintah pusat lebih responsif terhadap aspirasi daerah dan menjadikan Raja Ampat sebagai prioritas dalam pembangunan berkelanjutan.
“Kami di daerah punya keterbatasan, tapi kami ingin memastikan Raja Ampat tetap jadi kekayaan tak hanya Indonesia, tapi juga dunia,” ujar Elisa.
Baca Juga
Terkait Polemik RKUHP, Kemenpar Minta Jangan Ganggu Pariwisata Indonesia
Para pemerhati lingkungan juga menyoroti potensi kerusakan yang bisa ditimbulkan aktivitas pertambangan terhadap ekosistem laut Raja Ampat yang rapuh.
Banyak yang menilai, investasi terbaik untuk kawasan ini bukan pada sektor ekstraktif, melainkan pada konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Jika dikelola secara bijak, Raja Ampat diyakini bisa menjadi contoh dunia dalam menyeimbangkan ekonomi dan ekologi.
Editor: Dani M Dahwilani