Selain Pecat Andi Pangerang, BRIN Berikan Sanksi Moral Terhadap Thomas Djamaluddin

JAKARTA, iNews.id - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi memberhentikan Andi Pangerang Hasanuddin (APH) sebagai pegawai negeri sipil (PNS) terkait kasus ujaran kebencian. BRIN juga menjatuhkan sanksi moral kepada peneliti senior Thomas Djamaluddin (TD).

"Sebagai tindak lanjut kasus ujaran kebencian di media sosial yang melibatkan dua orang periset BRIN, yaitu APH dan TD, BRIN telah bergerak cepat untuk melakukan pemeriksaan internal melalui mekanisme sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN bagi keduanya dan dilanjutkan dengan sidang Majelis Hukuman Disiplin ASN," dikutip dari laman resmi BRIN, Sabtu (27/5/2023).

Baca Juga

Denmark Sebut Rusia dan China Tidak Menjadi Ancaman bagi Greenland

BRIN menjelaskan, APH terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menyetujui bahwa APH dinyatakan bersalah dan dikenai hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai PNS.

Baca Juga

Komnas HAM Akan Panggil Kepala BRIN Buntut Cuitan Viral Peneliti Andi Pangerang

"Kepala BRIN juga telah menyetujui penjatuhan sanksi moral bagi TD berupa perintah untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan tertulis," tulis keterangan tersebut.

Baca Juga

Kasus Ujaran Kebencian, Bareskrim Periksa Peneliti Senior BRIN Thomas Djamaluddin

BRIN menjelaskan bahwa saat ini proses pemberhentian APH sedang dalam proses di Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BRIN, dengan mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Kepala BRIN menyampaikan bahwa periset BRIN harus menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran dan titik awal penting, mengingat posisi BRIN sebagai institusi yang menaungi para periset di Indonesia. 

Baca Juga

Kronologi Peneliti BRIN Andi Pangerang Ancam Warga Muhammadiyah, Berawal dari Diskusi Penetapan Lebaran

"BRIN juga berencana untuk menginisiasi riset multidisiplin guna mendapatkan solusi permasalahan secara ilmiah," kata Laksana.

Bareskrim Polri menahan APH sebagai tersangka ujaran kebencian karena komentar 'halalkan darah Muhammadiyah' di media sosial.

Pernyataan itu dilontarkan APH lantaran adanya perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri 2023 dengan pemerintah.

"(Penahanan) terhitung dari hari ini," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid saat itu.

Editor: Reza Yunanto